Dewan Pidie Sorot Kinerja SKPK

SIGLI - DPRK Pidie menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), karena perencanaan pembangunan daerah kabupaten penghasil emping meulinjo itu tidak terarah.

“SKPK memang membuat RPJM, akan tetapi hasil pembangunanya tidak terukur dan terarah. Karena, hampir seluruh SKPK tidak memiliki database,” kata anggota DPRK Pidie Muhammad SThi, kepada wartawan, Jumat (5/10) yang dijumpai di gedung DPRK tersebut.

Ia menjelaskan, selama ini pembangunan yang dilakukan di Pidie bukan berdasarkan perencanaan yang matang, melainkan berpatron pada situasi yang berkembang, sehingga hasil pembangunan terhadap infrasruktur publik, kerap tertumpu pada tempat tertentu saja. Menurut politisi dari Partai Aceh itu, kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan acapkali dilaksanakan. Namun, implementasinya dari hasil Musrenbang di lapangan nihil.

Salah satu faktor, katanya, karena Bappeda bersama SKPK yang berkaitan langsung dengan perencanaan tidak turun langsung ke lapangan. Namun, mereka hanya membuat perencanaan di atas meja. Sehingga, kata Muhammad, tidak heran masyarakat yang ingin mengusulkan terhadap pembangunan infrsruktur di sekitarnya terpaksa membawa proposal kepada setiap SKPK. Bahkan, ada masyarakat yang membawa proposal mereka ke dewan.

Dikatakan, menyangkut masih minimnya database, anggota dewan hampir di setiap adanya pertemuan dengan legislatif sering meminta untuk dibuat suatu database daerah yang kongkrit. Anehnya, permintaan dewan itu tidak pernah dipenuhi. “Salah satu bukti, saya pernah meminta data pada Dinas BMCK dan SDA, tetapi mereka tidak bisa memberikan. Toh memeng data yang kita minta pada dinas tersebut tidak ada,” katanya.(naz)

tak ada database

* Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK)
* Dinas Sumber Daya Air (SDA)