Selasa, 30 Juni 2015

Beasiswa Distop

Sabtu, 2 Februari 2013 15:37

Menurut informasi, dalam RAPBA 2013 dialokasikan anggaran beasiswa Rp 78 miliar. Anggaran Rp 78 miliar itu dibintangkan dulu sampai adanya pembenahan LPSDM, seperti sistem perekruktan dan data rinci mengenai mahasiswa Aceh yang pernah dikirim ke luar negeri selama ini.  

Gubernur Zaini Abdullah yang ditanyai Serambi soal penghentian sementara program beasiswa APBA mengatakan, pihaknya akan membenahi dan mengaudit terlebih dahulu LPSDM yang selama ini mengelola beasiswa. “Program pengiriman mahasiswa S1,S2, dan S3 pada tahun 2013 ini distop sementara karena kita ingin membenahi kembali manajemen lembaga yang mengirim mahasiswa itu ke luar negeri,” kata Zaini yang ditanyai seusai penutupan sidang paripurna pengesahan APBA 2013 di Gedung DPRA, Jumat (1/2) malam.

Ketua lembaga tersebut, Izhar dilaporkan telah mengundurkan diri. Sedangkan sebelumnya, Dr Qismullah juga mundur. “Lembaga yang mengelola beasiswa mahasiswa itu, sebelum berubah menjadi LPSDM bernama Komisi Beasiswa Aceh.

Komisi Beasiswa tersebut dilaporkan sudah banyak mengirim mahasiswa dari Aceh untuk melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi dan universitas di luar negeri. “Belakangan ketika kita minta laporan maupun out put dari pengiriman mahasiswa, ternyata laporan yang disampaikan belum memuaskan. Makanya kita ambil kebijakan menyetop sementara programnya, sambil menunggu pembenahan,” kata Zaini.

Menurut Gubernur Aceh, pembenahan pertama yang akan dilakukan adalah menyusun kembali personel lembaga, kemudian melakukan penyusunan kembali database mahasiswa yang telah belajar di luar negeri. “Ada juga permintaan Dewan supaya dana beasiswa yang telah disalurkan sejak 2008 sampai 2012 diaudit. Kita akan perintahkan Inspektorat untuk mengauditnya,” tandas Gubernur Aceh.

 Soal TPK
Terkait usulan pengurangan TPK pegawai negeri mulai tahun 2013 ini sampai besaran 50 persen sebagaimana diminta oleh Fraksi DPRA, menurut Gubernur Aceh akan dilakukan pengkajian kembali. “Untuk hal itu kita perlu hati hati, agar tidak meresahkan serta menurunkan kinerja pegawai provinsi dalam melaksanakan tugas rutin mereka,” kata Zaini.

Tentang alasan Dewan (memangkas TPK) untuk efisiensi dan menyesuaikan dengan beban kerja yang dihadapi pegawai, serta untuk keadilan dengan pegawai di kabupaten/kota, menurut Zaini bisa dipahami. “Tapi, sebelum langkah pengurangan hingga 50 persen itu dilakukan, ada baiknya dikaji dulu, sampai besaran berapa pantasnya TPK pegawai provinsi bisa dikurangi supaya mencerminkan keadilan dan tidak membuat kinerja menurun,” demikian Gubernur Zaini Abdullah.

Halaman1234
Editor: hasyim
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas