Utang Membengkak, Fuadri Minta RSUDZA Tak Lanjutkan Program Boros Anggaran

Ringkasan Berita:

• Fuadri, menyoroti membengkaknya beban utang di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) yang telah mencapai Rp392 miliar.
• “Misalnya videotron di depan itu, jangan paksakan videotron itu. Videotron ini tidak begitu penting bagi masyarakat yang berobat di sini,” kata Fuadri saat kunjungan Pansus LKPJ DPRA
• Keluhan masyarakat yang mulai ramai muncul di media sosial, terutama terkait pelayanan pasien hingga ketersediaan obat bagi pasien kemoterapi. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRA, Fuadri, menyoroti membengkaknya beban utang di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) yang telah mencapai Rp392 miliar. 

Dalam pembahasan bersama manajemen rumah sakit, ia menilai persoalan utama yang harus segera dibenahi adalah tata kelola keuangan dan pengendalian pemborosan anggaran. 

Salah satunya yakni tidak melanjutkan program-program yang tidak begitu relevan dan mendesak untuk kebutuhan pelayanan di rumah sakit.

“Misalnya videotron di depan itu, jangan paksakan videotron itu. Videotron ini tidak begitu penting bagi masyarakat yang berobat di sini,” kata Fuadri saat kunjungan Pansus LKPJ DPRA bersama manajemen RSUDZA di Banda Aceh, Jumat (8/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta manajemen rumah sakit segera menyiapkan langkah konkret dan agar beban utang tidak terus bertambah pada tahun depan.

Baca juga: RSUDZA Banda Aceh Pastikan Ketersediaan Obat dan Ditanggung JKA

“Atau skema apa yang bapak punya yang bisa disampaikan ke kita untuk menghilangkan angka ini sedemikian rupa? Karena tentu ini akan berdampak luas. 

Dan ini menjadi sebuah keresahan. Saya sendiri merasa resah, saya pun juga tidak enak hati,” ujarnya.

Keluhan masyarakat

Lebih lanjut, ia menyinggung keluhan masyarakat yang mulai ramai muncul di media sosial, terutama terkait pelayanan pasien hingga ketersediaan obat bagi pasien kemoterapi. 

Pihaknya menerima laporan ada pasien yang harus membeli obat di luar rumah sakit. 

Menurut dia, kondisi ini terlalu memberatkan terutama bagi warga dari daerah pedesaan.

Baca juga: Tim Pansus LKPJ DPRA Periksa Layanan Kesehatan & Realisasi Keuangan RSUDZA

“Jadi kalau memang mereka tinggal di desa seperti apa? Nah, ini menyangkut dengan hal-hal yang seperti ini kan harus ada jalan keluar ya, tidak boleh terus seperti ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Fuadri turut menilai rasio jumlah tenaga pelayanan dengan jumlah pasien atau kapasitas tempat tidur di RSUDZA sudah tidak seimbang sehingga memicu pemborosan anggaran.

Menurutnya, dari data yang dipaparkan pihak rumah sakit, jumlah tenaga pelayanan saat ini lebih banyak dari pada pasien yang dilayani.