A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Fenomena 'Politik Rente' - Serambi Indonesia
Minggu, 23 November 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Fenomena 'Politik Rente'

Selasa, 30 April 2013 09:24 WIB

Oleh Taufiq Abdul Rahim

SEMUA bidang kehidupan kemasyarakatan, termasuk infrastruktur politik yang berfungsi sebagai sarana kedaulatan rakyat dan hukum, dengan sendirinya juga harus ikut dan tunduk pada strategi ini. Dimana strategi ini membawa harapan pada rakyat untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya, termasuk modal asing yang sangat diperlukan juga mulai berdatangan walaupun di awalnya tidak pernah terseleksi jenis investasinya, apakah vital atau tidak vital. Yang penting rupanya adalah ada modal masuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, menyerap tenaga kerja yang memberikan kehidupan, dan akhirnya juga memberikan masukan pendapatan kepada negara atau pemerintah.

Selanjutnya elite politik yang berpengaruh melakukan rekayasa politik, ini sebetulnya sadar sepenuhnya bahwa strategi itu adalah pilihan yang harus dilewati lebih dulu supaya ada hasil konkret kepada rakyat berupa peningkatan kesejahteraan. Karena rakyat harus diberi bukti tentang keberhasilan, agar momentum meraih kepercayaan menjadi tidak hilang. Kemudian baru nanti secara bertahap katup-katup yang dipasang untuk menutup kebebasan dibuka secara perlahan-lahan seraya mendorong pembaharuan infrastrukur politik yang berwawasan nasional dan lokal.

Perjalanan pembangunan dengan asumsi seperti itu, walaupun membawa kemajuan pesat di berbagai bidang kehidupan utamanya di bidang ekonomi, tetapi dari segi kemandirian masyarakat ternyata kurang berhasil. Ini yang harus jujur diakui. Yang terjadi adalah sifat ketergantungan kepada pemerintah, khususnya Aceh kepada pemerintah pusat, menjadi semakin mengedepan. Dan, ini juga mendorong menguatnya praktik sentralisasi kekuasaan di pusat-pusat kekuasaan dengan berbagai macam ekses dan penyimpangannya.

 Mengejar rente

Di sini mulai semakin tampak dan terlihat jelas bahwa para elite politik, utmanya di Aceh, mulai mengejar rente yang merupakan fenomena kawasan sedang berkembang yang proses ekonominya relatif dipengaruhi oleh proses politik. Di mana ekonomi dan bisnis dalam masyarakat yang semakin berkembangnya praktik rente, hal ini diwarnai usaha untuk mendapatkan legitimasi non-ekonomi. Fenomena perkembangan mengejar rente inilah yang mempunyai andil berkembangnya bisnis yang tidak efisien, sehingga rakyat terbebani oleh kerugian publik dan risiko politik.

Dalam pengertian secara umum, rente dimaksudkan sewa atas penggunaan faktor produksi seperti, gedung, tanah, modal, tenaga kerja yang mendukung proses produksi dalam ekonomi. Di mana atas pengorbanan berupa tenaga kerja, seorang pekerja mendapatkan upah, Kemudian atas pengorbanan penggunaan modal atau kapital, pemiliknya akan mendapatkan bunga. Sementara itu atas penggunaan tanahnya, pemilik tanah akan mendapatkan imbalan berupa bunga sewa (rente).

Berdasarkan kepada ketiga imbalan di atas tersebut, rente dianggap sebagai perolehan yang paling mudah dan tanpa risiko di antara dua yang lainnya tadi. Yang mana tanah merupakan karunia Allah swt, sesuatu yang natural ataupun sunnatullah, yang secara kebetulan dikuasai seseorang, sekelompok orang bahkan negara.

Selanjutnya atas sumber daya alam (natural resources) ini, kepada penguasa yang menyerahkan untuk proses produksi akan mendapatkan imbalan untuk sesuatu yang dia sendiri tidak mengusahakannya. Dengan usaha yang sangat mudah, juga sangat murah. Hal ini tampak sangat berbeda bilamana dibandingkan dengan imbalan terhadap pemilik tenaga kerja dan pemilik modal atau kapital, dimana untuk mendapatkan imbalan memerlukan pengorbanan yang cukup besar.

Sejalan dengan fenomena yang berkembang pada akhir-akhir ini di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya, di mana pengertian rente sebagai imbalan yang paling tidak berisiko serta paling mudah. Oleh karena itu rente dalam analisis ekonomi politik dimaksudkan sebagai sifat pelaku bisnis untuk memudahkan cara memperoleh keuntungan, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial-budaya dan lain sebagainya, dengan menggunakan modal yang menjadi hak milik publik dan kekuasaan politik bagi kepentingan sendiri serta kelompoknya.

Dalam analisis ekonomi klasik, rente merupakan perolehan yang wajar dan sah sebagaimana pelaku ekonomi lainnya, seperti tenaga kerja dan pemilik modal atau kapital yang juga mendapatkan imbalan terhadap penggunaan faktor produksi dalam proses produksi ekonomi. Akan tetapi dalam analisis ekonomi politik pengertian rente menjadi penilaian yang negatif, karena rente merupakan bentuk sangat mudahnya seseorang atau suatu kelompok bisnis mendapatkan keuntungan yang dinikmati oleh sekelompok orang, karena mereka mendapatkan kemudahan dari proteksi atau previllege yang diberikan oleh pemerintah (publik).

Bahkan untuk kondisi saat ini rente ini semakin berkembang untuk kepentingan politik dan organisasi politik untuk mencari keuntungan berdasarkan legitimasi politik yang sedang dikuasainya, juga tidak sungkan-sungkan berafiliasi, bergabung, berkongsi meskipun pada dasarnya berbeda platform serta ideologi politik pada masa sebelumnya, juga mewanti-wanti kepada simpatisan, konstituen dan rakyat pengikutnya sebagai musuh bebuyutan besar yang mesti dilawan habis-habisan.

Dikarenakan adanya kesamaan kepentingan untuk memperoleh rente dan keuntungan yang lebih besar, maka dengan sangat mudahnya berbagai kemudahan yang ingin dimiliki dan dikuasai, melupakan serta berangkulan secara ekonomi dan politik. Bahkan, dengan tanpa malu-malu memperlihatkan wajah “kemunafikan” yang dibalut dengan kata-kata bersama demi kepentingan rakyat. Demikian juga kemudahan itu muncul karena diberikan oleh pihak yang berkuasa untuk menentukan atau berkat kegigihan dari pengusaha, serta pelaku politik untuk berburu hak dari pemerintah yang berkuasa.

Dalam hal ini, karena mudahnya mendapatkan keuntungan, maka menikmati rente sangat mengasyikkan, ini dilakukan secara bersendirian atau bersama-sama dengan kelompoknya. Bahkan tidak segan-segan menggadaikan ideologi politik, dasar pemikiran awal dan prinsip dasar kehidupan yang sesungguhnya. Contoh perilaku di tingkat elite politik dan tokoh masyarakat dipertontonkan dengan retorika untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama yang lebih baik.

Hal tersebut merupakan perilaku yang dianggap bahwa seluruh masyarakat merupakan kelompok tradisional yang sangat patuh serta percaya para elite dan tokohnya berbuat dan berperilaku seolah-olah sangat terpuji. Tanpa menyadari bahwa varian masyarakat berbeda-beda serta heterogen dalam cara padang serta berfikir, juga tingkat intelektualitas yang bervariasi serta lebih maju dari para elite politik dan tokoh masyarakat itu sendiri.

 Legitimasi penguasa
Dalam hal ini menyebabkan ada kecenderungan masyarakat untuk sekedar mengejar untuk mendapatkan rente. Dimana masyarakat yang mempunyai perilaku mengejar rente (rent seeking behavior) kemudian disebut dengan masyarakat pemburu rente (rent seeking society). Hal ini dilakukan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan bukan didasarkan oleh keterampilan usaha yang dimiliki berupa keuletan, kerja keras, dan kreativitas, melainkan dilakukan karena mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rente, dan juga mempunyai dukungan legitimasi dari penguasa untuk mendapatkan rente dan saling berbagi keuntungan.

Dengan demikian rente dalam perekonomian dan politik dapat muncul, terutama ketika pemerintah atau penguasa yang mengatasnamakan publik memberikan hak-hak tertentu kepada satu atau sekelompok orang dalam berbisnis serta bersatu dalam satu kelompok politik tertentu. Karena berbagai pertimbangan yang diperdebatkan sebagai kepentingan publik dan melibatkan tarik-menarik kepentingan dalam masyarakat, pemerintah yang memberikan hak tertentu pada satu pihak untuk melaksanakan aktivitasnya, juga secara politik dapat menikmati “rente bersama”.

* Taufiq Abdul Rahim, Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, dan Anggota Forum Peneliti Aceh (FPA). Email: fiqarf@yahoo.com
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas