A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Strategi Pencapaian Target MDGs di Aceh - Serambi Indonesia
Selasa, 25 November 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Strategi Pencapaian Target MDGs di Aceh

Rabu, 8 Mei 2013 08:38 WIB

Oleh Aulia Sofyan

PEMERINTAH Aceh berkomitmen menyejahterakan masyarakatnya, seperti diamanatkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (RAD-MDGs) Aceh 2011-2015. Ini, misalnya, terlihat dari upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan mendekati target MDGs (Millenium Development Goals). Komitmen untuk menurunkan jumlah penduduk miskin rata-rata 2% per tahun sampai 2017 bukan hal yang mustahil bila semua pihak yang berkepentingan saling bahu-membahu, terutama pada perencanaan dan penganggaran serta implementasi kegiatan pembangunan yang tepat sasaran. Peran dinas-dinas strategis di pemerintahan Aceh akan sangat menentukan pencapaian target MDGs.

Tingginya jumlah pengangguran di Aceh merupakan penyumbang terbesar terhadap tingginya jumlah penduduk miskin. Secara umum proporsi penduduk miskin di Aceh terus menurun setiap tahunnya, dari 26,70% pada 2007 menjadi 19,57% pada pertengahan 2011. Dan angka terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Maret 2013 berkurang menjadi 18,36%. Namun demikian kita harus mengakui bahwa perbedaan antarwilayah masih cukup tinggi, karena masih ada 10 kabupaten/kota yang angka kemiskinannya melebihi rata-rata Provinsi Aceh.

Menurut BPS angka ini karena kondisi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya berpendidikan rendah, kepala keluarganya perempuan dan bekerja di sektor pertanian. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada 2007 angka kemiskinan di perdesaan 29.87% dan pada 2010 turun menjadi 21,87%. Sedangkan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 18.68% pada 2007 turun menjadi 13,68% pada 2010.

 Target MDGs

Secara nasional Indonesia telah berhasil mencapai sejumlah target MDGs. Target tersebut antara lain di bidang kemiskinan dan kesehatan. Target MDGs yang telah dicapai saat ini adalah memotong setengah proporsi penduduk yang memiliki penghasilan di bawah 1 dollar per hari. Target itu antara lain memastikan kesempatan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dasar, menghapus kesenjangan gender, dan menekan rasio kematian balita.

Selain itu, Pemerintah menyadari ada kelompok target lain yang membutuhkan percepatan dan upaya khusus dari negara. Kelompok ini termasuk menekan angka kematian ibu, memerangi HIV/AIDS dan meningkatkan tutupan lahan hutan. Ada beberapa target yang belum tercapai, di antaranya angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Walau sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan serikat buruh membantah klaim pemerintah mengenai pencapaian MDGs yang dinilai masih jauh.

Ini terkait masih tingginya angka kemiskinan, kekurangan pangan, dan air bersih, di sejumlah wilayah di Tanah Air. Namun, pemerintah bersama pemerintah daerah harus terus berjuang keras untuk mencapai target MDGs pada 2015. Pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan intervensi pemerintah bersama pemerintah daerah dalam bentuk program-program pemerataan kesejahteraan.

Data-data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar target masih on the track dan diperkirakan akan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Walau demikian Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi secara berkala guna memantau sejauh mana implementasi target MDGs, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk dicarikan jalan keluar, serta memastikan pelaksanaan program kegiatan dan penganggarannya.

Dengan adanya evaluasi maka bisa dilihat target mana saja yang perlu mendapat perhatian. Evaluasi juga berkaitan dengan pelaporan. Secara umum pencapaian indikator-indikator itu masih membutuhkan perhatian yang serius. Karena itu perlu adanya dorongan agar SKPA terkait Iebih memfokuskan kepada sasaran dan pencapaian indikator-indikator MDGs. Termasuk mekanisme pelaporan ke sekretariat nasional. Jadi di samping realisasi perlu adanya dokumentasi dan pelaporan.

Satu upaya mengatasi permasalahan di sektor perhubungan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperbaiki dan membuka ruas jalan baru yang bernilai ekonomis, baik antarkecamatan maupun antarkabupaten. Terutama jaringan jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Untuk memajukan transportasi, Pemerintah Aceh telah menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandar udara (bandara). Hal ini terlihat dalam struktur anggaran 2013.

Sehubungan dengan penyediaan berbagai macam moda sarana/prasarana transportasi bagi daerah pinggiran terpencil, prioritas perlu ditekankan pada pengembangan fasilitas pelayanan transportasi di daerah pedesaan yang diharapkan akan meningkatkan aktifitas perekonomian wilayah-wilayah tersebut. Selain membangun berbagai infrastruktur transportasi, pemerintah kiranya perlu untuk selalu menyediakan transportasi yang murah dan terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil, misalnya dengan kabijakan menurunkan harga BBM, memberikan subsidi, melakukan pengawasan ketat terhadap tata niaga dan distribusinya dan sebagainya.

Kita memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh atas kebijakan positif yang akan memberikan perhatian berimbang kepada Aceh bagian barat dan timur, namun juga jangan melupakan bagian tengah. Pembangunan rumah dhuafa juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target MDGs di Aceh.

Pemborosan dan overlapping anggaran di beberapa SKPA menjadi sisi negatif yang perlu dihindarkan. Apabila gaya ini masih dipertahankan, maka harapan dan target MDGs untuk pengentasan kemiskinan, pemenuhan pendidikan gratis hingga komunikasi global di tahun 2015 akan sulit tercapai. Strategi-strategi yang mendorong positif pencapaian target MDGs dan dapat dijalankan Gubernur pada tahun 2014 adalah penciptaan proyek-proyek padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah Aceh harus menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur jalan-jalan di pedalaman Aceh. Proyek-proyek itu harus menyerap tenaga kerja yang besar dan melibatkan warga lokal.

Dengan begitu proyek tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja. Strategi lain adalah dengan refocusing program dan anggaran untuk penciptaan lapangan kerja di tingkat kabupaten/kota, dengan menyiapkan rencana aksi yang cepat dan tepat bagi penanganan masalah pengangguran ini, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Mengubah rencana yang tidak strategis dan tidak menyerap tenaga kerja massal kepada rencana strategis yang dapat menyerap tenaga kerja massal.

 Tenaga kerja
Selain itu juga dapat diterapkan dengan pelaksanaan strategi penekanan pada program yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, membentuk pasar tenaga kerja dan melatih tenaga kerja agar dapat mendirikan dan atau memperoleh pekerjaan. Sasaran yang akan dicapai pada kegiatan prioritas ini adalah adanya pelatihan sebanyak mungkin yang dibutuhkan pencari kerja, dan terbentuknya pusat layanan informasi tenaga kerja di tiap kabupaten/kota yang mudah diakses masyarakat.

Strategi terakhir adalah dengan memfokuskan pengembangan usaha mandiri, usaha kecil dan industri rumah tangga. Hal ini perlu didukung Pemda dengan penciptaan sistem pendanaan yang sangat sederhana, yaitu dengan sistem modal bergulir (revolving fund) dengan tingkat bunga yang sangat rendah atau tanpa bunga. Model SPP yang dijalankan PNPM-MPd/BKPG dapat dijadikan model bagi pengembangan usaha mandiri, usaha kecil dan home industry.

Di sektor kesehatan, Aceh saat ini sudah memiliki sistem jaminan pelayanan kesehatan yang sangat baik dengan JKA-nya dan akan menjadi model bagi sistem kesehatan nasional. Namun sarana dan prasarana instansi pelayanan kesehatan di kecamatan masih memerlukan perhatian lebih. Pelayanan di rumah sakit-rumah sakit juga masih kita dengar banyak keluhan dari pasien, sehingga masih banyak orang Aceh yang pergi menikmati pelayanan kesehatan ke luar negeri, seperti ke Singapura atau Malaysia. Mungkin sedikit senyum, keramahtamahan dari petugas medis dan manajemen pelayanan kesehatan yang perlu ditata kembali agar mereka lebih memilih rumah-rumah sakit kita.

* Dr. Aulia Sofyan, Penanggungjawab Operasional PNPM-MPd Provinsi Aceh 2013. Email: s4071825@yahoo.com.au
Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas