Pemkab Diminta Bayar Tunjangan Guru

BIREUEN - Pengurus Solidaritas Guru Muda Aceh (SiGMA) Bireuen meminta Pemkab Bireuen melunasi tunjangan umum untuk guru yang belum dibayar sejak 2006 sebanyak Rp 6,1 miliar lebih untuk 1.448 guru. “Kami berharap pemerintah segera membayar tunjangan guru  sebelum perubahan APBK-P 2013. Kalau sudah ada dana jangan dialihkan ke pos lain,” kata Ketua SiGMA Bireuen, Alfian SPd kepada Serambi, Jumat (21/6).

Bupati Bireuen, H Ruslan M Daud, kemarin mengatakan, tunggakan tunjangan guru itu harus ditelusuri secara detail sehingga diketahui penyebabnyaa. Apalagi, APBK Bireuen waktu itu sudah silpa dan tidak ada masalah. “Pemkab Bireuen pada prinsipnya akan melunasi kewajiban sesuai aturan yang berlaku dengan mengutamakan yang wajib harus didahulukan, tak tumpang tindih dan tak melanggar aturan serta ada anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, lima tenaga honor daerah (honda) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Lhokseumawe tidak bisa menerima gaji sejak Januari 2013 sampai sekarang. Pasalnya, pembayaran gaji bagi mereka tak terancatum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dinas tersebut.

Kadisdikpora Lhokseumawe, Rusli, mengakui hal tersebut. Menurutnya,  ada lima honorer daerah yang belum dibayar gajinya pada tahun ini. Mereka bekerja di loaksi terpisah, yaitu seorang di dinas, dua di SKB, dan dua lagi di UPTD. “Ini terjadi karena gaji untuk mereka tak ada dalam DIPA 2013, yang ada untuk honorer murni dan bakti,” jelasnya.

Karena itu, tambah Rusli, pihaknya tak berani membayar gaji bagi honorer tersebut. “Tapi, gaji untuk mereka tetap ada. Tapi, harus ada perubahan DIPA saat perubahan anggaran nanti. Karenanya, kita minta mereka bersabar. Targetnya, usai pembahasan perubahan APBK nanti, gaji mereka dibayar sekaligus,” janjinya.(yus/bah)