Dr Husaini Hasan: Aceh Butuh Rekonsiliasi
okoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di luar negeri Dr Husaini Hasan menyatakan perlu adanya satu upaya rekonsiliasi bersama untuk membangun Aceh ..
Laporan : Ansari Hasyim | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di luar negeri Dr Husaini Hasan menyatakan perlu adanya satu upaya rekonsiliasi bersama untuk membangun Aceh pasca penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI-GAM. Hal itu ditegaskan Husaini Hasan dalam konferensi pers kepada wartawan di Sultan Hotel, Banda Aceh, Sabtu pagi (28/9/2013).
Menurut Husaini rekonsiliasi diperlukan sebagai jalan menyelesaikan berbagai konflik internal di antara rakyat Aceh yang telah mengakar dan mencegah perpecahan. "Konflik kalau tidak diselesaikan sekarang semasa tokoh-tokoh konflik masih hidup, ditakutkan akan berkelanjutan ke generasi berikutnya, mungkin lebih sulit untuk diselesaikan di kemudian hari," kata Husaini. Tokoh GAM yang kemudian mendirikan Majelis Pemerintahan (MP) GAM ini menyatakan misi kepulangannya ke Aceh untuk pertama sekali pasca MoU Helsinki, karena ingin melihat Aceh.
Sejak keberadaannya di Aceh kemarin, Husaini Hasan disambut hangat kolega maupun simpatisan yang seide dengan garis perjuangannya. Seperti diketahui, pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada awal mendeklarasikan GAM pada 1976, juga mengangkat Husaini Hasan masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Pendidikan. Setelah bersama-sama menggerakkan perjuangan gerilya di hutan pedalaman Aceh, Husaini hijrah ke Malaysia hingga ia mendapat suaka politik dari lembaga PBB UNHRC. Selanjutanya perjuangan GAM bersama Hasan Tiro dan beberapa tokoh lainnya digerakkan di luar negeri, Malaysia dan Swedia.
"Saya pulang untuk menjenguk tanah air, melihat saudara-saudara saya, melihat orang tua saya setelah apa yang saya lakukan di masa lalu. Saya rindu pada Aceh," kata Husaini. Sebelumnya Husaini dijadwalkan telah berada di Aceh pada 18 September lalu untuk memberikan kuliah umum tentang pendidikan di Unsyiah. Namun rencana itu batal digelar karena hampir bersamaan dengan jadwal pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 oleh Presiden SBY. "Info yang saya dapat, waktu itu keadaan lapangan tidak memungkinkan," katanya dalam bahasa Aceh yang kental.
Menurut Husaini apabila konflik internal di kalangan rakyat Aceh tidak diselesaikan, maka akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. "Saya mengajak mari sama-sama memikirkan dan membuat program untuk membangun Aceh secara keseluruhan," ujarnya.(*)