Tim DPRA akan Temui Din Minimi

* Termasuk Gambit dan Lainnya

MEULABOH - Keberadaan sejumlah kelompok bersenjata di Aceh mendapat perhatian serius Komisi I DPRA dengan cara mengagendakan pertemuan dengan pemimpin kelompok tersebut, seperti Din Minimi, Gambit, dan lainnya. Targetnya, menurut Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh untuk sama-sama membangun dan memajukan Aceh.

Informasi tentang adanya agenda bertemu dengan kelompok bersenjata tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh kepada Serambi di sela-sela kegiatan dies natalis ke-1 Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (4/4). Yang diagendakan untuk ditemui antara lain Nurdin atau yang lebih dikenal Din Minimi, Gambit, dan kelompok lain di Aceh yang selama ini masih memegang senjata api.

Langkah tersebut, menurut Abdullah Saleh dilakukan agar ke depan semua pihak bisa duduk bersama untuk mencarikan solusi terbaik demi pembangunan dan kemajuan Aceh.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, menurut Abdullah Saleh, Komisi I DPRA sudah mulai melakukan lobi dan langkah-langkah yang akan dilakukan. “Kami targetkan pertengahan April ini rencana itu bisa terlaksana. Kami dari Komisi I akan menemui Din Minimi, Gambit, dan kelompok lain di Aceh,” kata Abdulah Saleh.

Menurutnya, pertemuan Tim Komisi I DPRA dengan kelompok Din Minimi, Gambit, dan lainnya dalam rangka mencari masukan dari kelompok tesebut sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan dan beda pendapat. Masukan dari kelompok yang masih memiliki senjata api itu sangat penting bagi Pemerintah Aceh termasuk internal kombatan sehingga ke depan berbagai persoalan bisa diselesaikan.

DPRA berharap ke depan di Aceh tidak ada lagi kasus penembakan, penculikan, dan kasus-kasus lain sehingga Aceh semakin tenteram pascakonflik. Artinya, dengan duduk bersama dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memajukan Aceh. “Ya, kami sangat berharap pertemuan dengan kelompok Din Minimi, Gambit, dan lainnya bisa segera terlaksana,” demikian Abdullah Saleh.

Sebelumnya, Rabu 1 April 2015, Pangdam IM, Mayjen TNI Agus Kriswanto pada Rapat Kerja Forkopimda Aceh dengan Komisi I DPRA, di Gedung Serbaguna DPRA mengatakan, penanganan kelompok bersenjata bermotif ekonomi yang muncul pasca-kesepakatan damai GAM-RI, harus ditangani secepatnya sebelum jatuh banyak korban.

“Masalah kelompok bersenjata di Aceh persoalannya bukan lagi dengan Pemerintah Pusat tapi dengan Pemerintah Aceh. Harusnya, dicarikan akar masalahnya, kemudian ditangani secara terpadu oleh Pemerintah Aceh, jangan sampai jatuh korban,” kata Agus Kriswanto.

Untuk penyelesaian kelompok bersenjata di Aceh, kata Pangdam, perlu dilakukan dengan cara pendekatan psikologis, mediasi dan dialog. Bagi pelaku kriminalnya, tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Tapi bagi kelompok bersenjata yang mau tumbuh karena mungkin merasa kecewa dengan kebijakan Pemerintah Aceh, mereka perlu kita dekati dan ajak dialog, apa yang diinginkannya, agar mereka tidak berkeinginan melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan senjata, yang bisa menelan kembali banyak korban jiwa, baik dirinya, masyarakat, maupun aparat.(riz)