Dinsos Diminta Tertibkan Gepeng

* Warga Merasa Kenyamanannya Terganggu

* DPRK: Ajukan Anggaran Khusus untuk Pembinaan Pengemis

BANDA ACEH - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Banda Aceh, diminta lebih serius menangani dan menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng), baik yang mengemis dari warung ke warung, persimpangan jalan, maupun tempat-tempat umum lainnya. Warga merasa kenyamanannya terganggu, apalagi ada sebagian gepeng yang terkesan memaksa.

Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Nur Aliban (22), kepada Serambi, Senin (27/4) mengatakan, kenyamanannya terganggu jika didatangi gepeng saat ia sedang makan bersama teman-temannya. “Sekarang pengemis sudah mulai masuk ke kantin-kantin di kampus. Mereka bilang mau cari uang karena sudah dua hari tidak makan,” kata Nur Aliban.

Ia menyebutkan, para pengemis ini kondisi fisiknya terlihat cukup sehat, sehingga tidak layak untuk diberikan sumbangan. “Saya mau kasih ke orang-orang yang cacat fisik, kalo orang sehat nggak mau ngasih. Saya merasa tidak nyaman kalau ada yang minta-minta sumbangan, padahal fisiknya cukup kuat dan tidak cacat,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah gepeng kini juga makin banyak. Dalam waktu 15 menit saja, kata Nur Aliban, terkadang ada tiga sampai empat pengemis yang datang silih berganti. “Ada yang laki-laki, ada yang perempuan sambil bawa anak, ada juga anak-anak,” katanya.

Hal senada disampaikan mahasiswi lainnya, Lisa Handayani (22). Ia berharap Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh lebih sering melakukan razia. Lalu, pengemis yang terjaring razia dibina dengan memberikan keahlian sehingga mereka bisa bekerja. “Kalau kasih sedekah lihat dulu orangnya. Lebih baik antar langsung ke anak yatim, masjid, atau dayah,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah menilai penanganan pengemis belum tertangani dengan baik oleh Dinsosnaker. Menurutnya, persoalan sosial itu harus ditangani secara tuntas, selain ditertibkan juga dibina dengan memberikan sejumlah keahlian kepada para pengemis tersebut.

“Dibuat seperti panti sosial, kalau bisa menjahit atau membuat kue, diberi bantuan sesuai keterampilannya. Tiap tahun ajukan saja dana pembinaan kepada pengemis atau penyandang sosial ini, yang bagus anggarannya. Jangan untuk biaya rutin saja dianggarkan, untuk mereka juga perlu dianggarkan biaya khusus,” jelas Arif.

Menurutnya, selama ini biaya yang dianggarkan untuk menangani para pengemis masih kecil dan tidak cukup untuk dilakukan pembinaan. “Daerah kita daerah syariat, madani, nyatanya tidak membawa kemakmuran bagi masyarakat. Saya melihat sendiri warga Banda Aceh juga ada yang menjadi pengemis, dan anak-anak pun ikut mengemis,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinsosnaker Banda Aceh, Drs Tarmizi Yahya MM mengatakan, diperlukan kerja sama semua pihak dalam menangani para pengemis ini. Ia meminta para pemilik warung makan atau warung kopi, berupaya melarang pengemis masuk ke usahanya. Selain itu masyarakat juga dilarang untuk memberikan sumbangan ke pengemis.

Jika pemilik warung melarang pengemis masuk ke warungnya, dan masyarakat tidak lagi memberikan uang kepada mereka, menurut Tarmizi, jumlah pengemis akan berkurang dengan sendirinya. “Permasalahan ini dilematis, karena itu kita juga akan berkoordinasi dengan provinsi untuk menangani hal ini. Razia kita lakukan juga hampir setiap hari,” demikian Tarmizi Yahya.(una)