MaTA Minta Polda Aceh Usut Proyek Pengaspalan Kuta Binjei–Alue Ie Mirah

Ringkasan Berita:

• Proyek pengaspalan tersebut dilaksanakan dalam satu jalur pekerjaan dengan skema dua paket pekerjaan, dengan total anggaran mencapai Rp17.425.512.000 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
• Adapun dua paket proyek dimaksud meliputi pengaspalan Jalan Kuta Binjei–Alue Ie Mirah (Nomor Ruas 20-016) sepanjang 3,08 kilometer dengan nilai anggaran Rp9.445.700.000. Paket kedua adalah pengaspalan jalan pada ruas yang sama sepanjang 1,55 kilometer dengan nilai anggaran Rp7.979.812.000.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memberi perhatian serius terhadap dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan ruas Kuta Binjei–Alue Ie Mirah di Kabupaten Aceh Timur.

Proyek pengaspalan tersebut dilaksanakan dalam satu jalur pekerjaan dengan skema dua paket pekerjaan, dengan total anggaran mencapai Rp17.425.512.000 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Adapun dua paket proyek dimaksud meliputi pengaspalan Jalan Kuta Binjei–Alue Ie Mirah (Nomor Ruas 20-016) sepanjang 3,08 kilometer dengan nilai anggaran Rp9.445.700.000. Paket kedua adalah pengaspalan jalan pada ruas yang sama sepanjang 1,55 kilometer dengan nilai anggaran Rp7.979.812.000.

Baca juga: Jalan Rusak Bireuen Takengon Sudah Diperbaiki Secara Darurat

Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan berdasarkan hasil monitoring dan penelusuran lapangan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah kejanggalan pada kualitas pekerjaan proyek tersebut.

“Dari hasil monitoring lapangan, kami menemukan pengaspalan sudah retak di banyak titik, berlubang, serta terjadi pengelupasan aspal di berbagai lokasi,” ujar Alfian, Senin (11/5/2026).

Ia menilai proyek pengaspalan jalan tersebut patut diduga tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan sejak awal. Padahal, proyek tersebut dikerjakan pada Agustus 2024, namun kerusakan di permukaan jalan sudah terlihat dan aspal mulai terkelupas hanya sekitar dua bulan setelah pekerjaan selesai.

Menurut Alfian, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat, mengingat ruas jalan Kuta Binjei–Alue Ie Mirah merupakan akses penting yang telah dinantikan warga selama kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan infrastruktur jalan yang layak.

Selain itu, pembangunan jalan tersebut juga telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh. Dari hasil pemeriksaan terhadap dua segmen proyek pengaspalan ruas 20-016, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp3,09 miliar dari total nilai kontrak kedua proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh MaTA, proyek tersebut dibiayai dari DBH Sawit dan dikerjakan oleh CV AW Generation melalui mekanisme pengadaan e-katalog.

Namun, dalam sistem pengadaan barang dan jasa, informasi proses pengadaan tidak ditemukan pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Informasi paket pekerjaan hanya tercantum pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.

“Pada tahap awal proses pengadaan, patut diduga telah terjadi persengkokolan.

Proses ideal secara sistem tidak dapat ditemukan, dan kondisi seperti ini biasanya memudahkan panitia untuk ‘bermain’ serta menunjuk rekanan yang mereka inginkan tanpa adanya kompetisi tender yang sehat,” ungkap Alfian.