Ghazali Abbas Minta BPS Validkan Data Penduduk

BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menvalidkan data penduduk daerah ini yang telah didata dan dikeluarkan oleh BPS agar tak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, ketika ada bantuan untuk warga miskin dari pemerintah.

Ghazali menyampaikan hal ini saat berkunjung ke Kantor BPS Aceh, Banda Aceh, Senin (27/4). Kedatangan senator Aceh ini disambut KTU BPS Aceh, Azhari M Yatim mewakili Kepala BPS yang sedang ada kegiatan di Bali. Selain itu juga hadir para Kabid dan para Kasie dari BPS.

“Dalam reses yang ketiga kali ini saya ke Kantor BPS Aceh karena BPS merupakan salah satu mitra kerja kami DPD RI yang duduk di Komite IV,” kata Ghazali yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (28/4).

Dalam pertemuan tersebut, Ghazali mempertanyakan dan mengklarifikasi beberapa hal yang dikeluhkan warga dan pihak Pemkab/Pemko mengenai data BPS yang kurang valid, sehingga antarwarga kerap cekcok saat adanya bantuan dari Pemerintah Pusat. Misalnya karena data BPS, ada warga miskin tak mendapatkan dan ada warga yang sudah kaya justru mendapatkannya.

Menanggapi hal ini, KTU BPS Aceh Azhari M Yatim menjelaskan semua proses pendataan oleh BPS sudah melibatkan perwakilan masyarakat di desa melalui fokus grup diskusi (FGD). Namun, diakui oleh Kabid Distribusi, Darmawan bahwa terkadang dalam FGD tersebut terkendala adanya pihak-pihak yang memaksakan agar orang-orang tertentu dimasukan dalam daftar untuk mendapat bantuan sebagai orang miskin. “Di tambah lagi administrasi kependudukan di desa memang agak lemah, baik menyangkut catatan orang lahir, meninggal, pindah tempat, dan lain-lain,” tambah Darmawan. (sal/rel)