Komisi IX DPR Kritik Aceh

* Dana Otsus belum Menjawab Persoalan

BANDA ACEH - Tim Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan menilai dana otsus yang dikucurkan ke Aceh belum mampu menjadi stimulus atau pendongkrak ekonomi rakyat. Pertumbuhan ekonomi daerah ini masih rendah, begitu juga kemiskinan dan pengangguran masih tetap tinggi atau di atas rata-rata nasional.

“Kalau melihat struktur belanja dalam APBA 2015 senilai Rp 12,755 triliun, di mana belanja pegawai dan operasional kantor mencapai Rp 1,6 triliun, sementara dukungan fiskal atau PAD masih rendah, yaitu baru 16 persen, maka jika daerah ini tidak lagi menerima dana otsus, pembangunannya bisa stop,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Dr Achmad Hatari SE MSi dalam pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Aceh dan intansi vertikal lainnya di Ruang Promosi Potensi Aceh, Lantai III Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa (27/4).

Menurut anggota DPR dari Partai Nasdem itu, tujuan kunjungan kerja Komisi XI ke Aceh, untuk melihat bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi daerah ini yang mendapat dana khusus dalam jumlah besar dari Pusat. Juga untuk mengetahui tingkat inflasi, kemiskinan, dan penganggurannya, apakah sudah menurun. Kemudian bagaimana pelayanan perbankan kepada masyarakat. “Kami juga ingin melihat sistem pengelolaan dan penggunaan keuangan serta dana otsusnya apakah sudah benar dan prorakyat,” tandas Achmad Hatari.

Menurut Hatari, jika mengacu pada laporan BPS Aceh, BPK Aceh, BPKP Aceh, dan intansi vertikal lainnya, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah ini belum menggembirakan, bila dibandingkan dengan besarnya dana yang diterima. “Dana otsus belum mampu menjadi stimulus atau pendongkrak ekonomi rakyat. Itu bisa dilihat dari masih rendahnya pertumbuhan ekonominya, baru antara 4-5 persen, begitu juga angka kemiskinan dan penganggurannya masih tinggi,” ujar Achmad Hatari.

Kritikan juga dilontarkan anggota Komisi XI DPR RI dari PDI-P, Prof Dr Hendrawan Supratikno. Ia mengatakan, seharusnya dengan penerimaan dana otsus yang mencapai Rp 3,5 triliun hingga Rp 7 triliun/tahun, penduduk miskin dan pengangguran di Aceh sudah berada di bawah rata-rata nasional. Alasannya, jumlah penduduk Aceh baru sekitar 5,2 juta jiwa.

Herndrawan Supratikno juga mengutip pemaparan BPS Aceh tentang pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) yang juga mengalami perlambatan. Untuk periode 2004-2008, IPM-nya mencapai 1,64 persen, tahun 2009-2013 cuma tumbuh 1,51 persen atau menurun dari periode empat tahun sebelumnya. Padahal, sejak tahun 2008, Aceh sudah menerima dana otsus sekitar Rp 3,5 triliun, yang jumlahnya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya pagu dana alokasi umum (DAU) nasional.

Ada apa dengan Aceh
Ketua Komisi XI DPR RI, Ir H Marwan Cik Asan MM dari Partai Demokrat dan Wakilnya, H Gus Irawan Pasaribu SE Ak MM dari Partai Gerindra yang memimpin pertemuan mengatakan, dari berbagai laporan dan informasi yang disampaikan Pemerintah Aceh bersama jajarannya termasuk instansi vertikal, hal yang sedikit memuaskan Komisi XI adalah laporan pelaksanaan keuangan daerah (LPKD) di Aceh, sudah tidak ada lagi yang berstatus discleamer, baik 23 kabupaten/kota maupun provinsi. “Sudah banyak yang menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) maupun wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Marwan.

Namun demikian, lanjut Marwan dan Gus Irawan Pasaribu, pascaperdamaian, sejak pemerintahan gubernur Irwandi Yusuf hingga Zaini Abdullah saat ini, kenapa opini LPKD APBA belum pernah mendapat WTP tapi terus WDP. “Ada apa dengan pengelolaan keuangan Aceh,” begitu Ketua Komisi XI DPR RI mempertanyakan.

Terhadap pertanyaan itu, Kepala Perwakilan BPK Aceh, Maman Abdurrahman mengatakan, banyak hal yang membuat opini LPKD APBA belum mendapat WTP. Antara lain, penyelesaian kas bonnya Rp 427 juta, penyelewengan keuangan Rp 3 miliar dan selisih kas Rp 33,58 miliar yang terjadi beberapa tahun lalu terlambat diselesaikan.

Selanjutnya, tambah Maman, sering terjadinya silpa pada akhir tahun membuat kinerja Pemerintah Aceh tidak maksimal. Silpanya, menurut Maman pernah mencapai Rp 1,9 triliun. Selain itu, kegiatan belum didukung masterplan dan tidak sepenuhnya murni berdasarkan kesepakatan musrenbang provinsi.

Tanggapan BPS
Perwakilan BPS Aceh dalam penjelasannya pada rapat kerja Komisi XI dengan jajaran Pemerintah Aceh dan instansi vertikal mengatakan, jumlah penduduk miskin di Aceh cenderung menurun tapi masih berada jauh di atas rata-rata nasional. Angka nasional 11,97 persen, Aceh mencapai 16,98 persen. Begitu juga dengan angka pengangguran terbukanya, Aceh 9,02 persen, nasional 5,68 persen.

Laju inflasi, menurut BPS juga sangat tinggi. Tahun 2014 Banda Aceh mencapai 7,83 persen, Lhokseumawe 8,53 persen, dan Meulaboh 8,20 persen. Faktor penyebab tingginya inflasi di Aceh karena naiknya harga kelompok makanan, transportasi, BBM, listrik, jasa keuangan, dan lainnya. Akibat tingginya inflasi, biaya hidup rakyat menjadi lebih besar. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat penurunan angka kemiskinan rendah, sedangkan pertumbuhan ekonomi baru mencapai 4,13 persen sehingga angka penganggurannya tinggi,” demikian data yang dipaparkan pihak BPS Aceh.(her)