Petani Leuser Demo DPRK

* Tuntut Pengurus TNGL Ditangkap

KUTACANE - Perkumpulan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKK-GL) yang beranggotakan seratusan orang melakukan demonstrasi ke gedung DPRK Aceh Tenggara (Agara) di Kutacane, Selasa (28/4). Mereka menuntut pengurus Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ditangkap dan lahan yang sudah dikelola warga di kaki gunung tidak dieksekusi.

Para petani berkumpul di pelataran parkir stadion Haji Syahadat Kutacane sebelum menuju gedung dewan yang berjarak sekitar 300 meter. Mereka datang membawa soundsystem dan mengusung sejumlah poster, di antaranya bertuliskan: “Usir Balai Besar Tanaman Nasional Gunung Leuser, “Jangan Eksekusi Lahan Kami” dan sejumlah hal lainnya.

Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky, Wakil Ketua Bukhari dan anggota dewan lainnya ikut menyambut kedatangan para petani yang mengadukan nasibnya. “Mereka menjual isu hutan lindung dan satwa Leuser ke luar negeri, hanya untuk mencari uang, sementara rakyat menjadi korban,” ujar Muslim, salah seorang demonstran dalam orasinya di depan gedung dewan.

Dia meminta anggota DPRK Agara, DPRA dan DPR-RI yang sudah dipilih rakyat agar berpihak kepada rakyat kecil dan tidak hanya diam di balik meja. Yashut, anggota PPKK lainnya meminta konflik lahan Leuser harus diselesaikan melalui dialog, bukan dengan kekerasan, seperti beberapa waktu lalu.

“Jika hukum ditegakkan, maka pengurus Balai Besar TNGL menjadi pihak pertama yang harus ditangkap, karena tidak melakukan rehabilitasi hutan Leuser selama tujuh tahun,” ujarnya. Dia menegaskan, rakyat hanya berusaha di lahan satu sampai dua hektare, tetapi dikejar-kejar, sedangkan pemodal yang menggarap puluhan hektare tidak ditindak.

Yashut mengungkapkan pemerintah tidak melakukan rehabilitasi lahan bekas ilegal logging (pembalakan liar), sehingga warga tertarik untuk bercocok tanaman di TNGL, karena subur dan telah menjadi lahan tidur. Dalam orasinya dibawah pengawasan ratusan personil polisi dan Satpol PP, dia menilai pengelola BBTNGL lalai dalam melaksanakan tugas.

“Berdasarkan Undang-Undang No 18/2013, tentang perusakan hutan, maka BBTNGL bisa dipidana karena kelalaiannya. Oleh karenanya, sebutnya,

Kapolres Agara dan Kapolda Aceh harus untuk melakukan penyelidikan terhadap BBTNGL yang dianggap telah merugikan rakyat.

Yashut juga menyampaikan para utusan petani akan menemui anggota Komisi I dan II DPRA untuk melakukan rapat dengar pendapat soal petani yang berada dalam kawasan TNGL. Dia berharap, pihak Balai Besar TNGL, Kapolda Aceh, Dishutbun Aceh, BPM Aceh dapat dalam pertemuan itu nantinya. Seusai mendengar penjelasan Ketua dan Wakil Ketua DPRK, demonstran membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawasan polisi dan Satpol PP Agara.

Seperti dilansir sebelumnya, anggota Komisi III DPR-RI dari Partai PAN, Muslim Ayub SH MM, Selasa (6/1/2015) menegaskan Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) harus membayar ganti-rugi hutan rakyat yang telah dieksekusi dan dirusak. Dia menilai, tindakan itu telah merugikan rakyat yang tanamannya diobrak-abrik, seperti jagung, kemiri, sawit, coklat, karet dan lainnya dirusak.

“Tapal batas TNGL saja belum jelas, seharusnya jangan semena-mena mengeksekusi lahan tanpa memberitahukan berulang-ulang kepada masyarakat,” ujar Muslim Ayub. Muslim mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Kehutanan dan Ketua Komisi IV DPR-RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo dan Wakil dari partai PAN, Iva Yoga Mulyadi, tetapi hasilnya belum ada sampai Selasa (27/4).

Kepala Bidang Wilayah II TNGL Aceh Tenggara, Gunawan Alza yang dihubungi Serambi secara terpisah, mengatakan untuk ganti-rugi lahan yang telah dieksekusi tidak disediakan.

Ketua DPRK Agara, Irwandi Desky yang langsung naik ke mobil pikap demontran bersama wakilnya, Bukhari menegaskan pihaknya sangat mendukung perjuangan petani yang berada di TNGL. Sedangkan Bukhari menyatakan ada dugaan, konspirasi di pemerintah pusat.

“Apa yang dirasakan petani, saya juga merasakannya, makanya perjuangan para petani harus didukung sampai ke Presiden Jokowi,” ujar Bukhari. Dia mengungkapkan masyarakat sudah tinggal di kawasan TNGL sebelum kemerdekaan, tetapi saat ini dikejar-kejar dan diusir, sehingga harus ada solusi yang memihak rakyat, bukan pemodal.(as)