KUPI BEUNGOH
Bukan Salah Daud Beureuh
Keputusan untuk tetap setia kepada Republik adalah keputusan kolektif tokoh-tokoh Aceh, bukan semata-mata keputusan pribadi Daud Beureueh
“Aceh tidak jadi merdeka karena kesalahan Daud Beureueh.”
KALIMAT sederhana ini sering diulang-ulang oleh sebagian kalangan di Aceh. Bahkan sadisnya lagi, ada pula segelintir pihak yang menuding bahwa Daud Beureueh telah menjual Aceh kepada Jakarta, padahal pada saat kemerdekaan RI diproklamirkan, seperti disebut Al Chaidar, Teungku Umar Tiro selaku pewaris keluarga Tiro pun ikut mengibarkan Merah Putih.
Terlepas siapa yang pertama sekali meluncurkan statemen dha’if ini, tapi yang jelas Daud Beureueh tidak mungkin melakukan klarifikasi atas penistaan sejarah semacam ini.
Dongeng “menjijikkan” ini terus mengalir menyisir dan menembus urat-urat halus dalam pikiran generasi muda Aceh. hanya diterima begitu saja sebagai sebuah riwayat yang dianggap shahih, tanpa mencoba melakukan kritik terhadap matan (teks) maupun sanad (si perawi).
Akhirnya, dongeng ini terus beranak-pinak sehingga ia berakar dalam memori sebagian masyarakat Aceh. Daud Beureueh telah “dihukum” oleh mereka yang tidak pernah mengenalnya. Namun demikian, tindakan-tindakan penista sejarah itu tidak akan sedikit pun menjatuhkan wibawa dan kharisma Daud Beureueh sebagai seorang mujahid agung di tanah Aceh, yang gaungnya bergetar hingga Asia Tenggara.
Dhabith Tarki Sabiq mengatakan bahwa: “Kebanyakan orang lebih siap membenarkan dusta yang selalu mereka dengar daripada membenarkan fakta yang tidak pernah mereka dengar.”
Saya melihat, kondisi inilah yang sedang kita hadapi saat ini sehingga melahirkan para “pendongeng” di Aceh. Ketika fakta-fakta itu terbenam dalam pusaran sejarah, maka yang muncul mengapung adalah kedustaan-kedustaan. Dan kedustaan ini akan terus melekat abadi jika generasi muda tidak mencoba menggali fakta yang terendam – atau mungkin sengaja direndam.
Kedustaan itu semakin dahsyat ketika Daud Beureueh “dikonfrontir” dengan Hasan Krueng Kalee. Dongeng yang berkembang menyebut bahwa kesalahan terbesar Daud Beureueh adalah tidak mau mendengar nasehat Hasan Krueng Kalee.
Ketidak-adilan semakin memuncak ketika Daud Beureueh “diinjak” dan Hasan Krueng Kalee diangkat. Padahal keduanya adalah sosok mujahid yang pernah memaklumkan jihad mempertahankan Republik Indonesia pada 15 Oktober 1945.
Kisah Daud Beureueh vs Hasan Krueng Kalee ini diangkat dari satu peristiwa bersejarah pada tahun 1949, ketika Wali Negara Sumatera Timur mengajak Aceh bergabung dengan Sumatera Timur, negara boneka Van Mook.
Dikisahkan bahwa saat itu Hasan Krueng Kalee, di hadapan rapat staf Gubernur Militer, menawarkan agar Aceh berdiri sendiri. Tetapi tawaran ini tidak mendapat sambutan dari peserta rapat – semuanya diam membisu.
Sebagai seorang republiken, tentunya Daud Beureueh menentang tawaran Hasan Krueng Kalee untuk mendirikan negara sendiri. Sepotong kisah inilah yang kemudian terus diulang-ulang sampai saat ini sehingga Daud Beureueh selalu diposisikan sebagai pihak “tersalah.”
Maklumat Ulama Seluruh Aceh pada 15 Oktober 1945 adalah bukti paling otentik bahwa Daud Beureueh dan Hasan Krueng Kalee adalah dua sosok republiken sejati yang sama-sama menandatangani maklumat tersebut bersama dua ulama lainnya, Ahmad Hasballah Indrapuri dan Jakfar Sidiq Lamjabat. Dan bahkan, seperti dicatat dalam Biografi Hasan Krueng Kalee (Darul Ihsan, 2010), selain menandatangani maklumat bersama, Hasan Krueng Kalee juga membuat maklumat atas nama pribadi dengan tulisan Jawi pada 25 Oktober 1945.
Fakta ini membuktikan bahwa, seperti halnya Daud Beureueh, Hasan Krueng Kalee juga seorang republiken sejati.
Jika kita bisa menghargai sikap politik Hasan Krueng Kalee yang pada 20 Maret 1949 menawarkan Aceh berdiri sendiri, meskipun bertentangan dengan maklumat 15 Oktober yang pernah ditandatanganinya, lantas kenapa kita tidak bisa memahami keputusan Daud Beureueh yang tetap ingin setia kepada Republik? Bukankah pada 15 Oktober,