Perekonomian Aceh 2017

Oleh Said Achmad Kabiru Rafiie

MENARIK membaca dan menganalisis berbagai indikator ekonomi Aceh yang cenderung negatif sebut saja penganguran Aceh berkisar pada angka 8% lebih dari angkatan kerja atau di atas rata-rata Nasional pada kisaran 5%, angka kemiskinan di provinsi Aceh juga sangat kronis mencapai angka 18% dari jumlah penduduk, angka ini juga di atas rata-rata tingkat kemiskinan Nasional berkisar pada 10%.

Laju pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan jauh lebih rendah dari perumbuhan ekonomi secara nasional 1,65%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara Nasional pada kisaran 5-6%, indikator lainnya adalah tingkat pendapatan perkapita masyarakat Aceh berkisar Rp 26 juta/kapita yang berada dibawah rata-rata nasional Rp 42 juta per kapita. Hal ini mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak salahnya apabila posisi perekonomian Aceh berada dalam posisi mati suri.

Kondisi perekonomian yang sedang “matisuri” ini menjadi tantangan bagi para pemimpin di Aceh untuk melaksanakan terobosan sebagai “terapi kejut” untuk menguatnya kembali urat nadi perekonomian Aceh, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan tingkat pendapatan masyarakat.

Jika tidak ada halang merintang pada 15 Februari 2017, Aceh akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota secara serentak. Tulisan ini tidak membahas secara spesifik mengenai Pilkada 2017 yang akan diikuti oleh enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta puluhan kontentasi calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wali kota, namun dinamika perekonomian Aceh secara global 2017 yang merupakan tahun politik.

Faktor kelemahan
Kelemahan perekonomian Aceh dapat dipetakan pada tiga kelemahan utama yaitu: Pertama, tidak memiliki industri hilir yang mengolah bahan-baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Aceh memiliki sumber daya alam mineral minyak bumi, gas, batubara, batu mulia, emas, dan kekayaan dibidang perkebunan kelapa sawit, karet, pinang, kelapa, nilam, serta hasil laut dan budidaya ikan air tawar. Namun sayangnya, tidak dibarengi dengan pembangunan kawasan industri seperti kawasan industri Belawan, Sumatra Utara.

Hal ini mengakibatkan tidak ada nilai tambah produk yang dihasilkan di Aceh. Bahkan sebaliknya nilai tambah produk dinikmati oleh provinsi lain seperti Sumatra Utara. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja di provinsi Aceh dan tinggi ketergantungan Aceh dengan provinsi Sumatra Utara.

Kedua, kurangnya sinkronisasi dalam pembangunan antara provinsi dan kabupaten serta antara kabupaten dengan kabupaten lainnya. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur di Aceh yang belum terkoordinir antarprovinsi dan kabupaten. Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 6-7 triliun setiap tahunnya, tidak fokus pada penguatan satu per satu infrastruktur di Aceh, misalnya pembangunan pelabuhan yang merata di tiap-tiap kabupaten yang semestinya digunakan untuk membangun pelabuhan peti kemas terbesar di Sumatera dengan dana patungan.

Pembangunan pabrik pengolahan minyak goreng milik pemerintah daerah, pembagunan pabrik ikan milik daerah, pembangunan pabrik pengolahan kopi, serta pabrik karet milik pemerintah sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja. Kalau satu pabrik menciptakan 5 ribu lapangan kerja maka dengan lima pabrik baru di aceh selama 5 tahun ke depan aka nada 25 ribu lapangan kerja baru di Aceh.

Ketiga, rendahnya investasi karena citra sebagai daerah bekas konflik dan daerah rawan bencana belum mampu dipulihkan. Investor merupakan orang yang rasional dalam melaksanakan investasinya. Dengan masa lalu Aceh sebagai daerah konflik dan bencana, akan membuat para investor berpikir seribu satu kali untuk menanamkan uangnya di Aceh. Hal ini perlu kerja sama semua pihak untuk menyakinkan pihak investor tentang keamanan Aceh. Selain kelemahan tersebut, Aceh merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, serta memiliki letak geografis di gerbang Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan tersibuk di dunia. Kekuatan inilah yang harus dimaksimalkan dengan baik.

Politik merupakan hal yang dinamis di Aceh dan mungkin sedikit komplek, di mana dengan kekhususannya Aceh memiliki sistem politik partai politik lokal. Kestabilan politik di Aceh merupakan tantangan bagi perekonomian rakyat Aceh 2017. Pilkada damai akan menjadikan Aceh yang makmur dan sejahtera, sebaliknya pilkada yang rusuh akan menjadikan Aceh mati suri.

Selain itu tantangan sosial kemasyarakatan, terutama tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang dapat menimbulkan konflik sosial dan gap sosial. Kembali ke isu “masalah perut” yang belum kenyang yang mengancam perdamaian.

Tantangan lainnya yang akan mengakibatkan mati surinya perekonomian Aceh adalah melemahnya perekonomian Indonesia akibat dari melesunya perekonomian global. Bank Dunia melaporkan pertumbuhan ekonomi Cina yang stagnan 6,7% yang berakibat pada nilai ekpor komoditi Indonesia dan juga tentunya provinsi Aceh.

Mencegah ‘matisuri’
Untuk mencegah perekonomian yang loyo di tahun politik 2017, ada beberapa langkah yang disarankan kepada pemerintah yaitu: Pertama, penguatan sektor pertanian dan perkebunan karena sebagian masyarakat Aceh bermatapencarian sebagai petani. Karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan sektor pertanian dan perkebunan dengan menghidupkan kembali koperasi unit desa (KUD) yang dikelola secara profesional bekerja sama dengan pihak swasta.

Artinya, KUD menjadi bank-bank desa yang memiliki staf yang membantu petani mengurus kredit, memasarkan, menyimpan, dan mengelola usaha pertanian dan perkebunannya. KUD memiliki sistem kerja seperti unit bank yang tenaga kerja berasal dari kalangan profesional yang dikontrak oleh pemerintah daerah.