Daerah Tertunggak Lampu Jalan 46,4 M

Tunggakan tagihan lampu jalan seluruh Pemkab/Pemko di Aceh, kecuali Sabang kepada PT PLN (Persero)

Daerah Tertunggak Lampu Jalan 46,4 M
Getty Images
ILUSTRASI. 

* Pemkab/Pemko Diduga Pakai untuk Kebutuhan Lain

BANDA ACEH - Tunggakan tagihan lampu jalan seluruh Pemkab/Pemko di Aceh, kecuali Sabang kepada PT PLN (Persero) Wilayah Aceh hingga 11 April 2017 mencapai Rp 46,4 miliar. Uang yang sebetulnya sudah disetor pelanggan ke PLN saat membayar tagihan masing-masing itu disetor lagi PLN ke Pemkab/Pemko, namun Pemkab/Pemko tak mengembalikan lagi ke PLN, melainkan diduga digunakan untuk kebutuhan lain.

Namun, saat terjadi tunggakan ini, pihak PT PLN Wilayah Aceh menyurati Gubernur Aceh yang ditembuskan ke Kapolda Aceh, Kejati, dan Ketua DPRA. Dikonfirmasi Serambi, Rabu (19/4), Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi membenarkan informasi mengenai surat pihak PT PLN Aceh itu. Ia menyebutkan total tunggakan tagihan listrik 22 kabupaten/kota se-Aceh itu mencapai Rp 62,3 miliar dari empat sumber penggunaan. Rinciannya dari lampu jalan Rp 46,4 miliar, Kantor Pemerintahan Rp 6,2 miliar, rumah jabatan Rp 363,6 juta, dan bangunan lainnya Rp 9,2 miliar.

“Padahal khusus untuk tunggakan lampu jalan semestinya tak perlu terjadi lantaran sudah dibebankan ke pelanggan melalui tagihan mereka, baik yang pascabayar maupun yang prabayar saat membeli pulsa listrik,” kata Sulaiman. (Baca tunggakan lampu jalan).

Sulaiman mencontohkan tagihan yang dibebankan ke pelanggan, misalnya membeli pulsa listrik Rp 200.000, pada saat dimasukkan ke meteran prabayar tinggal Rp 165.000. Sisanya Rp 35.000 lagi sudah dipotong langsung oleh PLN untuk berbagai kewajiban konsumen, termasuk untuk bayaran rekening lampu jalan.

Pemotongan ini, kata Sulaiman sesuai aturan Pemkab/Pemko setempat. Kemudian setoran diserahkan PLN ke Pemkab/Pemko, namun Pemkab/Pemko tak menyetor balik ke PLN, melainkan diduga digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan lain, sehingga tagihan ini menjadi menunggak.

Polisi atau Jaksa
Diminta Mengusut
WAKIL Ketua DPRA, Sulaiman Abda mengatakan karena surat tunggakan lampu jalan Pemkab/Pemko ditujukan ke Gubernur Aceh tersebut ikut ditembuskan ke Kapolda dan Kajati, maka ia meminta polisi atau jaksa mengusut dugaan penyimpangan dana pelanggan itu. “Masyarakat sangat dirugikan karena mereka sudah membayar, tapi tidak dapat menikmati lampu penerangan jalan. Sudah sepantasnya polisi dan jaksa mengusut tunggakan rekening lampu jalan di masing-masing Pemkab/Pemko tersebut,” tegas Sulaiman Abda. (her)

tunggakan lampu jalan
* Aceh Timur Rp 15,9 miliar * Bireuen Rp 9,4 miliar * Aceh Utara 6,5 miliar * Banda Aceh Rp 2,4 miliar * Aceh Besar Rp 571 juta * Lhokseumawe Rp 2,3 miliar * Kota Subulussalam Rp 284 juta * Kota Langsa Rp 431 juta * Pidie Rp 1,3 miliar * Pidie Jaya Rp 2,3 miliar * Kabupaten/Kota lainnya di bawah Rp 1 miliar
Sumber data PLN ke Gubernur Aceh dan ditembuskan ke Ketua DPRA, Kapolda, dan Kajati

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help