SerambiIndonesia/

Polisi Usut Aliran Dana KIP Agara Rp 27,9 M

Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Aceh Tenggara, mulai menyelidiki aliran dana Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Polisi Usut Aliran Dana KIP Agara Rp 27,9 M
NET
Logo KIP Aceh

KUTACANE - Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Aceh Tenggara, mulai menyelidiki aliran dana Komisi Independen Pemilihan (KIP) Agara yang bersumber dari APBK sebesar Rp 27,9 miliar. Penyelidikan penggunaan dana KIP ini dilakukan menyusul mencuatnya masalah tertunggaknya gaji ribuan Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama dua bulan, Februari dan Maret 2017.

“Penyelidikan ini kita lakukan sehubungan dengan adanya aksi demo petugas PPS, karena gaji mereka selama dua bulan belum dibayarkan yang angkanya mencapai Rp 4 miliar lebih,” kata Kapolres Agara, AKBP Eddi Bastari didampingi Kanit Tipikor, Aipda Ervan Effendi, kepada Serambi di Kutacane, Jumat (5/5).

Eddi menyebutkan, ribuan PPS yang belum menerima gaji selama 2 bulan itu tersebar di 385 desa dalam 16 kecamatan di Agara.

Menurut Kapolres, sejauh ini penyidik sudah memeriksa tiga orang saksi dari PPS di Kecamatan Bukit Tusam. “Dalam waktu dekat ini kita juga akan mintai keterangan dari perwakilan PPS di masing-masing kecamatan,” ujar AKBP Eddi Bastari.

Hingga berita ini diturunkan tadi malam, Serambi belum berhasil memperoleh konfirmasi dari pihak KIP Aceh Tenggara. Sekretaris KIP Agara, Irwandi Ramud yang dihubungi berulangkali tidak mengangkat telepon genggamnya. Ia juga tidak membalas SMS yang meminta konfirmasi terkait penyeledikan yang dilakukan oleh pihak Polres Agara.

Namun sebelumnya, di hadapan ribuan PPS yang berdemo di KIP Agara, tanggal 2 Mei 2017 lalu, Irwandi Ramud menyatakan pihaknya meminta waktu 10 hari untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dana yang diberikan kepada mereka. Apabila nantinya ada penyimpangan, Irwandi menyatakan mereka siap diproses secara hukum.

Diberitakan sebelumnya, seribuan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 385 desa di 16 kecamatan melakukan demonstrasi ke Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara (Agara) Selasa (2/5). Aksi itu sempat diwarnai kericuhan, saat pendemo berupaya mendobrak pintu pagar Kantor KIP, tetapi dihadang petugas polisi dan Satpol PP.

Aksi saling dorong itu menyebabkan pintu kantor KIP roboh, tetapi polisi tetap melarang demonstran memasuki kantor. Suasana kembali tenang setelah Koordinator Aksi, Pajriansyah mengendalikan kemarahan massa yang sudah memuncak, karena gaji belum juga dibayarkan, bahkan mereka meminta diproses secara hukum atas keterlambatan pembayaran jerih payah mereka.

Dikatakan, gaji Ketua PPS sebesar Rp 900 ribu/bulan dan Wakil Ketua Rp 850.000/bulan serta Sekretaris PPS Rp 750 ribu/bulan. Selain itu, para demonstran juga menanyakan dana ATK PPS.(as)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help