SerambiIndonesia/

F-PRB Harus Minimalisir Berbagai Potensi Bencana

Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh, menggelar dialog kebencanaan menghadirkan narasumber

F-PRB Harus Minimalisir Berbagai Potensi Bencana
DOK FPRB ACEH
Narasumber dari Forum PRB Aceh saat memberikan kuliah umum kebencanaan di kampus USM Banda Aceh, Kamis (15/6/2017) sore. 

BANDA ACEH - Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Aceh, menggelar dialog kebencanaan menghadirkan narasumber Sulaiman Tripa SH MH di Aula BPBA, Banda Aceh, Minggu (18/6). Pada dialog menjelang buka puasa yang dikemas satu paket dengan pertemuan perdana Dewan Pakar dan Dewan Pengurus F-PRB Aceh hasil Kongres II/2017 tersebut berkembang berbagai isu seputar potensi bencana yang diharapkan F-PRB mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal. Kegiatan tersebut disupport oleh IOM Disaster Risk Reduction (DRR) Aceh.

Salah seorang unsur Dewan Pakar F-PRB Aceh, Ir T Alaidinsyah MEng mengkritisi persoalan sampah yang oleh sebagian orang masih sering disepelekan padahal sampah menjadi salah satu potensi bencana. “Jepang, dengan kemajuan teknologi daur ulangnya menjadi salah satu contoh negara yang sukses mengelola sampah hingga menjadi negara nihil sampah atau dalam slogan perang sampah di Jepang diidiomkan dengan zerogomi (053),” kata Alaidin yang juga Ketua PMI Aceh.

Selain mengkritisi persoalan sampah, Alaidin juga mengatakan, hingga saat ini qanun jasa konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi Aceh yang rawan bencana belum juga lahir. “Sebagai sebuah negeri yang rawan bencana seharusnya regulasi yang terkait dengan pengurangan risiko menjadi prioritas,” katanya.

Tanggapan terhadap berbagai isu pengurangan risiko bencana juga disuarakan oleh Wakil Ketua F-PRB Aceh, dr Aslinar SpA dan Yarmen Dinamika.

Aslinar mengangkat kebiasaan yang sering dianggap sederhana bahkan tak masalah, misalnya tentang sampah plastik, yang sebenarnya sangat membahayakan terhadap lingkungan. “Pemahaman-pemahaman tentang risiko bahaya tersebut perlu dikampanyekan terus,” kata Aslinar.

Sedangkan Yarmen Dinamika mengulang kenangan ke tahun-tahun awal pascatsunami, di mana waktu itu pemerintah melalui BRR NAD-Nias mengeluarkan satu ketentuan (blueprint) tentang larangan membangun pada jarak satu kilometer dari garis pantai. “Zona larangan membangun itu diubah fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Namun dalam perjalanan waktu, larangan itu tak diindahkan, karena dalam keyakinan masyarakat Aceh bisul tak mungkin tumbuh dua kali di tempat yang sama,” kata Yarmen sambil berharap F-PRB bisa mengambil peran dalam menggalakkan perluasan ruang terbuka hijau.

Ketua F-PRB Aceh, Nasir Nurdin kepada Serambi mengatakan, pertemuan perdana Dewan Pakar dan Dewan Pengurus F-PRB Aceh periode 2017-2022 dimaksudkan untuk konsolidasi demi terkoordinirnya pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal.

Kalak BPBA diwakili Sekretaris-nya, Drs Lukfandi MM yang ikut hadir pada kegiatan itu berharap F-PRB bisa terus bekerjasama dengan Pemerintah Aceh, khususnya BPBA terkait dengan pengurangan risiko bencana. (mir)

Editor: bakri
Sumber: Sinyal
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help