SerambiIndonesia/

Raqan Himne Mulai Dibahas

Badan Legislasi (Banleg) DPRA mulai mengadakan rapat pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Himne

Raqan Himne Mulai Dibahas

BANDA ACEH - Badan Legislasi (Banleg) DPRA mulai mengadakan rapat pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Himne Aceh di ruang rapat Banleg, Selasa (11/7). Rapat dipimpin Ketua Banleg, Abdullah Saleh SH, dilakukan bersama perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, dan para seniman/budayawan Aceh.

Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya baru dua kali menggelar rapat membahas persiapan penyusunan awal draf raqan Himne Aceh. Raqan ini merupakan salah satu dari 15 raqan prioritas DPRA tahun 2017. “Hari ini kita meminta masukan-masukan, terutama dari Biro Hukum dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang langkah yang diupayakan Pemerintah Aceh,” katanya.

Adapun peserta rapat kemarin, antara lain, Sarjev dan Mahrizal (unsur seniman), serta unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Sementara dari Banleg ada Abdullah Saleh (ketua), Bardan Sahidi, Iskandar Usman Al-Farlaky, Buhari Selian, M Saleh, Siti Nahziah, Hasdarsyah, Nurzahri, dan Zulfikar Lidan.

Pembahasan yang berkembang dalam rapat itu mengenai bahasa yang akan dipakai dalam Himne Aceh. Anggota DPRA menginginkan bahasa yang dipakai adalah bahasa Aceh, tetapi ada juga yang meminta agar bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mewakili semua suku yang ada di Aceh.

“Bahasa yang digunakan bahasa Aceh, tetapi ada juga harapan agar bisa memunculkan nuansa keterwakilan dari berbagai suku yang Aceh. (Mengenai unsur keterwakilan), bisa saja tidak mutlak pada bahasa tapi bisa muncul pada irama, musik, atau ritme. Misalnya seurune kale, menjadi perwakilan mana? Jadi ini bisa dielaborasi,” ujar Abdullah Saleh.

Politisi Partai Aceh ini menyatakan, proses pembahasan raqan Himne Aceh masih panjang. Pihaknya, akan meminta masukan dari semua elemen masyarakat melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). “Tahapan ini masih panjang, setelah FGD, kita akan melakukan sayembara dan seminar mengenai Himne Aceh,” katanya.

Terkait lirik Himne Aceh, Abdullah Saleh mengatakan belum memutuskan. Saat ini pihaknya baru menerima usulan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan judul Aceh Seunia. “Tapi ini masih usulan awal dan nanti akan bisa berkembang dalam pembahasan selanjutnya. Setelah itu baru kita putuskan mana yang kita sepakati,” ulasnya.

Abdullah Saleh mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan masukan dari semua pihak untuk menyiapkan draf awal Himne Aceh. Setelah draf Himne terbentuk, barulah selanjutnya dibahas raqan Himne Aceh untuk kemudian disahkan menjadi qanun. Karena itu, Abdullah Saleh meminta masukan dari masyarakat Aceh dalam menyempurnakan draf Himne Aceh.

“Yang penting ada upaya dulu yang dilakukan dalam menyiapkan draf awal himne, bukan draf naskah akademik raqan Himne. Kita memang menyiapkan lebih awal himnenya, setelah nanti kita temukan himnenya seperti apa yang kita sepakati, barulah kita siapkan rancangan qanunnya, karena rancangan qanun itu merupakan penjelasan dari Himne,” pungkasnya.

Terpisah , Wakil Ketua Banleg DPRA, Bardan Sahidi, menyatakan, tahun ini pihaknya mengusulkan 15 raqan perioritas. Namun hingga pertengahan tahun, pembahasan ke-15 raqan tersebut baru berjalan 30 persen. Saat ini, setiap raqan sedang dibahas oleh masing-masing pembahas, yaitu Banleg, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Komisi VII, serta Pansus.

Dari 15 raqan prioritas, dua di antaranya merupakan usul inisiatif legislatif yaitu Raqan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Raqan Himne Aceh. Selainnya merupakan Raqan Usul Prakarsa Eksekutif yaitu Raqan Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raqan Bantuan Hukum Fakir Miskin, Raqan Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan.

Lalu Raqan Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Raqan Pengelolaan Barang Milik Aceh, Raqan Penagihan Pajak Aceh, Raqan Irigasi, Raqan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Raqan Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral, dan Batubara, Raqan perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh, Raqan Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pajak Aceh, Raqan Kawasan Ekonomi Khusus, dan Raqan Lembaga Keuangan Syariah.

“Semua raqan tersebut sedang dalam pembahasan, kecuali Raqan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kini belum ada draf dan naskah akademik. Tetapi saat ini pembahasan sudah jalan 30 persen. Kita optimis pembahasan semua raqan ini akan selesai tepat waktu,” katanya seraya menyebutkan kendala yang sering dialami pihaknya lamanya diserahkan draf oleh pengusul.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help