SerambiIndonesia/

Dugaan Korupsi di PDKS Dipertanyakan

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Simeulue melakukan

Dugaan Korupsi di PDKS Dipertanyakan

BANDA ACEH - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Simeulue melakukan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Senin (17/7). Mereka mempertanyakan tindaklanjut kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) 2002-2012 dengan indikasi awal kerugian negara Rp 51 miliar dari jumlah penyertaan modal Rp 227 miliar dari APBK.

Koordinasi Aksi, M Johan Jallah dalam orasinya meminta pihak kejaksaan untuk menjelaskan perkembangan kasus tersebut. Karena, setelah ditetapkannya mantan bupati Simeulue, Drs Darmili, sebagai tersangka pada Selasa, 22 Maret 2016, kasus tersebut hampir tidak pernah lagi mengemuka. “Kami menuntut sebuah kebenaran dan keadilan, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia,” katanya di depan massa yang membawa sejumlah karton.

Apalagi, beberapa waktu lalu tim penyidik sudah menggeledah rumah Darmili. Tapi, hingga kini belum ada kejelasan dari perkara tersebut. “Apabila memang benar Drs Darmili sebagai tersangka, kami mohon agar tindak lajut hukum ini diproses sampai selesai. Tapi kalau yang bersangkutan terlepas dari dugaan itu, mungkin ini salah satu upaya memberikan pencitraan bagi Drs Darmili,” katanya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan alasan penyidik belum menahan Darmili. Menurut massa, Darmili layak ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. “Kedatangan kita ke sini hanya ada satu tuntutan yaitu segera Darmili ditahan atas kasus korupsi PDKS. Kita tahu Darmili sudah hampir setahun ditetapkan tersangka tapi hingga saat ini belum ditahan,” ujar orator lain, Kadri Amin.

Seperti diketahui, PDKS merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Simeulue. Terkait kasus yang menjerat Darmili, penyidik sudah memeriksa beberapa saksi berkaitan PDKS sejak pertama didirikan tahun 2002 maupun saat dihentikan operasionalnya sebelum dilakukan kerja sama operasional (KSO) pada 2012.

Setelah melakukan aksi beberapa saat, kemudian massa melalui lima delegasinya diterima para pejabat Kejati Aceh, yaitu Asisten Pidana Khusus Rahmatsyah SH, Asisten Intelijen Rustam SH, serta Kasi Penkum dan Humas Amir Hamzah SH. Dalam pertemuan singkat tersebut, Rahmatsyah menegaskan kasus dugaan korupsi PDKS yang melibatkan Darmili masih dalam proses penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.

“Terakhir ada balasan dari BPK perihal jawaban atas bantuan penghitungan kerugian negara kepada Kajati yang meminta waktu untuk menghitung. Karena kewenaganan penghitungan kerugian negara adalah kewenangana auditor, maka kita juga masih menunggu hasilnya,” kata Rahmatsyah kemarin, seraya mengatakan terus berkoordinasi.

Ia menambahkan pihaknya tidak bisa terlalu jauh mengintervensi BPK, tetapi tetap terus mengawasi. “Jadi kita serius, cuma ada proses dan tahapan-tahapan dengan sangat hati-hati karena prosedur hukumnya begitu. Kasus ini tetap jalan dan tidak berhenti. Jika ada dokumen baru, tolong juga dibetahukan ke tim penyidik, karena kalau kita sendiri juga tidak sanggup, tapi harus bersama-sama masyarakat,” pungkasnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help