Dianggap Memangkas Kekhususan Aceh, Banleg DPR Aceh Protes Pengesahan RUU Pemilu

"Coba buka UUPA kemudian buka RUU Pemilu, ada aturan tentang Aceh yang dicabut dengan keluarnya RUU tersebut," kata Azhari.

Dianggap Memangkas Kekhususan Aceh, Banleg DPR Aceh Protes Pengesahan RUU Pemilu
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Scren Shot Azhari Cagee

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dalam rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari.

Pengesahan RUU baru tersebut diwarnai aksi walk out dari empat fraksi, yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Keempat fraksi itu walk out dengan memilih opsi B, yaitu presidential threshold 0 persen.

DPR akhirnya melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Enam fraksi lainnya menyetujui opsi A tersebut.

Ternyata, RUU Pemilu tersebut tidak hanya mendapat protes di Senayan, tapi juga diprotes oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh.
Jika empat fraksi di Jakarta tidak setuju dengan ambang batas pencalonan presiden 20%, Banleg DPR Aceh tidak setuju dengan aturan dalam RUU itu yang dianggap memangkas UUPA terkait pelaksanaan pemilihan umum di Aceh.

Sekretaris Banleg DPR Aceh, Azhari Cagee, memprotes Pasal 557 dan 571 dalam RUU Pemilu, karena dianggap telah mencabut peraturan yang berkaitan dengan pemilu di Aceh yang diatur dalam UUPA.

"Coba buka UUPA kemudian buka RUU Pemilu, ada aturan tentang Aceh yang dicabut dengan keluarnya RUU tersebut," kata Azhari.
Ia berang, karena Pasal 571 RUU Pemilu pada point d disebutkan, bahwa pasal 57 dan pasal 60 ayat (1), (2), serta (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Ini tidak pernah dikonsultasi dengan kita (DPRA), ini kesalahan fatal Pemerintah Pusat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pasal 57 UUPA, diatur tentang anggota KIP Aceh yang berjumlah tujuh orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah lima orang dengan masa kerja selama lima tahun.

"Begitu juga dengan pasal 60 yang mengatur tentang keanggotaan Panwaslih Aceh. Peraturan yang sudah dibuat dalam UUPA itu dibonsai oleh RUU Pemilu, kita tidak terima," pungkas Azhari Cagee. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved