SerambiIndonesia/

Ketua Mahkamah Syariyah Bertemu Wabup Pidie, Hal Ini yang Dibahas

Ketua MS Sigli, Munir, mengatakan, ia sebagai ketua baru Mahkamah Syariyah Kelas I B Sigli merupakan pertemuan perdana dengan Wabup Pidie.

Ketua Mahkamah Syariyah Bertemu Wabup Pidie, Hal Ini yang Dibahas
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR
Ketua Mahkamah Syariyah (MS) Kelas I B Sigli, DR Munir Muhammad MAg melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) Pidie, Fadhlullah TM Daud ST, di ruang kerjanya di Kantor Bupati Pidie, Rabu (6/9/2017) siang. 

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ketua Mahkamah Syariyah (MS) Kelas I B Sigli, DR Munir Muhammad MAg melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) Pidie, Fadhlullah TM Daud ST, di ruang kerjanya di Kantor Bupati Pidie, Rabu (6/9/2017) siang.

Mahkamah Syariyah Kelas I B Sigli merupakan instansi vertikal Pemkab. Namun Ketua MS Kelas I B Sigli, Munir, tiba-tiba bertemu dengan Wabup Pidie, Fadhlullah.

Apa saja program kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Ikut hadir dalam pertemuan itu, Asisten Bidang Kesejahteraan Setdakab Pidie, Maddan Marhaban dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie, Ramli Usman SH.

Baca: Hakim Minim, Warga Keluhkan Pelayanan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong

Ketua MS Sigli, Munir, mengatakan, ia sebagai ketua baru Mahkamah Syariyah Kelas I B Sigli merupakan pertemuan perdana dengan Wabup Pidie.

Kunjungan itu hanya sebagai bentuk silaturrahmi jajaran Forkopimda. Juga untuk menjaga stabilitas komunikasi dan sinergisitas antara MS Sigli dengan Pemkab.

Wabup Pidie, Fadhlullah TM Daud, menyebutkan, pertemuan tersebut untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum perdata (keluarga) dan jinayat (pidana islam) dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca: Jika Jokowi Lengser, Indonesia akan Berganti Menjadi NKRI Syariah?

Sosialisasi hukum tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat. Karena kedua hukum itu berhubungan langsung dengan aktvitas mereka.

Pemahaman hukum itu untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara kolektif. (*)

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help