SerambiIndonesia/

Proyek IPAL Stop Sementara

Pemerintah Kota Banda Aceh untuk sementara menghentikan pelaksanaan proyek Instalasi Pengolahan

Proyek IPAL Stop Sementara
MAPESA
Lokasi penggalian salah satu kolam IPAL 

BANDA ACEH - Pemerintah Kota Banda Aceh untuk sementara menghentikan pelaksanaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), menyusul munculnya protes dari warga dan sejumlah pihak. Proyek itu dihentikan sementara sambil mencari solusi terbaik terkait persoalan itu.

Keputusan itu diambil setelah pihak Pemko Banda Aceh, PPKK Kementerian PUPR, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, dan keturunan raja dan sultan Aceh yang tergabung dalam Komandan Al Asyi, menggelar pertemuan di Bappeda Banda Aceh, Senin (11/9).

Kepala Bappeda Banda Aceh, Ir Gusmeri kepada Serambi kemarin mengatakan, proyek IPAL itu dihentikan sementara karena saat ini telah timbulnya gejolak dari sejumlah pihak. Untuk mencarikan solusinya, ke depan akan dilakukan pembicaraan dengan semua pihak terkait. Apalagi kontrak proyek itu juga akan berakhir pada Oktober 2017, sebab saat ini pengerjaannya sudah hampir rampung.

Bahkan, lanjut Gusmeri, dalam minggu ini, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman rencananya juga akan menemui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk membicarakan proyek IPAL yang berada antara Gampong Jawa dan Gampong Pande, Banda Aceh tersebut. Karena proyek senilai Rp 107,3 miliar itu bersumber dari dana APBN milik Kementerian PUPR.

“Sebenarnya kita tidak punya hak untuk menghentikan, karena proyek itu didanai APBN. Daripada ribut-ribut, kita minta pengertian pusat dan rekanan agar menghentikan dulu lah, kita cari win-win solution,” ujar Gusmeri.

Namun terkait kebijakan itu, kata Gusmeri, pihak Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pembangunan di Banda Aceh yang bersumber dari APBN akan sulit didapatkan lagi nantinya. Padahal, lanjutnya, selama ini Banda Aceh yang memiliki APBK kecil akan sangat membutuhkan dukungan APBN.

Proyek IPAL itu merupakan program strategis nasional yang dibangun di beberapa kota di Indonesia, salah satunya Banda Aceh. IPAL itu akan terhubung dengan rumah penduduk di Peuniti, sehingga nanti limbah warga akan langsung dialirkan ke instalasi tersebut melalui pipa utama.

Sementara Pang Ulee Komandan Al Asyi, Tuanku Warul Walidin mengatakan, mereka menyambut baik keputusan penghentian proyek itu untuk menghargai makam indatu di lokasi tersebut. Menurutnya, penghentian itu untuk menyelamatkan situs sejarah Aceh.

Ia berharap, semua pihak dapat berkomitmen sesuai keputusan saat rapat di Bappeda bahwa tidak ada lagi pengerjaan proyek IPAL. Apalagi, kata Tuanku, dalam rapat itu pihak Kementerian PUPR mengatakan proyek itu bisa dihentikan, mekanismenya yaitu wali kota meminta menteri untuk menghentikan. “Dan tidak ada ganti rugi atas pemberhentian proyek IPAL itu,” ujarnya.

Terkait proyek IPAL, Senin (11/9) malam, masyarakat Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Hasil keputusan rapat, warga menolak pelaksanaan Proyek IPAL untuk tidak dilanjutkan. Karena keberadaan proyek instalasi itu berada pada situs cagar budaya yang di dalamnya terdapat makan para ulama dan raja-raja Kesultanan Aceh.

Masyarakat pun meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh memancangkan tapal batas antara wilayah Gampong Pande dan Gampong Jawa sesuai peta desa yang ada dari Wali Kota Banda Aceh tahun 2010 lalu. Kemudian tuntutan terakhir warga meminta Pemko Banda Aceh untuk membangun gapura atau pintu gerbang sebagai pertanda memasuki wilayah Gampong Pande.

Rapat yang digelar di Meuligoe Gampong Pande itu diikuti 125 warga. Kemudian hasil keputusan tersebut ditandatangani Keuchik Gampong Pande, Amiruddin bersama ketua dan wakil tuha peut Rusli Badai dan Irdus.

Lalu ikut menandatangani keputusan itu sekretaris tuha peut Firdaus bersama anggota tuha peut lainnya, masing-masing Zulkifli Abbas, Yahya Abdurrahman dan Imran Abbas serta seorang tokoh masyarakat Sayed Zulkarnain Alaydrus dan perwakilan kepala lorong (keplor) Marzuki RZ.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help