Atasi Konflik Manusia dan Gajah, Ini Yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut Anggota DPRA

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA, Bardan Sahidi mengatakan, sebagai upaya mengakhiri konflik gajah dan manusia, pemerintah harus melakukan pelepasan hutan bersama.

Artinya pemerintah daerah melepaskan kawasan hutannya untuk menjadi kawasan zonasi gajah.

Beberapa daerah yang sering muncul konflik sangat memerlukan tindakan itu, misalnya kawasan Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya.

(Baca: Pemerintah Harus Aktif Atasi Amukan Gajah)

“Kawasan itu nantinya tidak boleh dirambah sama sekali, harus menjadi kawasan zonasi gajah,” kata Bardan.

Hal itu disampaikan Bardan Sahidi dalam Talkshow Cakrawala Serambi FM, Senin (23/10/2017).

(Baca: Chicco Jerikho Syuting Film tentang Penyelamatan Gajah di Aceh Tengah)

Talkhsow itu itu membedah Salam Harian Serambi Indonesia Edisi Senin (23/10/2017) yang bertema ‘Pemerintah Harus Aktif Atasi Amukan Gajah’.

(Baca: Tubuh Besarnya Adalah Berkah, Begini Alasan Mengapa Alam Sangat Membutuhkan Gajah)

Talkshow itu menghadirkan narasumber internal, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia Yarmen Dinamika dan host Tya Andalusia.

Menurut Bardan, untuk memenuhi kebutuhan pakan gajah, pihak terkait harus turun tangan.

Maka nanti gajah harus dipasang kalung solar cell untuk mengawasi pergerakannya mencari sumber makanan.

“Jadi dengan begitu konflik gajah dengan manusia bisa diakhiri, jika konflik itu karena perebutan lahan pertanian,” ujarnya.

(Baca: Aksi Gayo Merdeka, Massa Minta Anggota DPRA dari Aceh Tengah dan Bener Meriah Pulang Kampung Saja)