Direktur Walhi Aceh: Masyarakat Buat Perangkap Maut untuk Gajah karena Pemerintah tak Lakukan Ini

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam aturan tata ruang Aceh sudah diatur keberadaan kawasan koridor untuk satwa gajah.

Keberadaan kawasan itu untuk mengakhiri konflik antara manusia dengan gajah.

Hal itu disampaikan Direktur Walhi Aceh, M Nur dalam Talkshow Cakrawala Serambi FM, Senin (23/10/2017).

Talkhsow itu itu membedah Salam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini yang bertema ‘Pemerintah Harus Aktif Atasi Amukan Gajah’.

(Baca: Atasi Konflik Manusia dan Gajah, Ini Yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut Anggota DPRA)

Talkshow menghadirkan narasumber internal, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia Yarmen Dinamika dan host Tya Andalusia.

Menurut M Nur, kawasan koridor merupakan kawasan hutan yang diperuntuk sebagai tempat lalu lalang gajah, tempat bermain gajah, dan mencari makanan.

(Baca: POPULER - Gadis Mawar Minta Disuntik Mati, Status Lebay di Facebook, hingga Polemik UUPA)

Namun hingga kini belum terealisasikan.

Seharusnya, kata M Nur, untuk menjalankan kawasan koridor itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah danBalai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

(Baca: Aceh Surfing Internasional Digelar di Simeulue 26-28 Oktober 2017, Ini Total Hadiahnya)

Karena selama ini kedua lembaga itu tidak mengelola dengan baik, maka yang terjadi di lapangan, karena ketidaktahuannya masyarakat membuat perangkap maut untuk gajah, termasuk harimau. Misalnya dengan memasang setrum listrik.

Tentu hal itu menyalahi prosedur, sudah diketahui sebagai kawasan gajah, seharusnya tidak boleh memasang setrum listrik.

“Artinya ada yang tidak nyambung, akhirnya orang membenci gajah, karena gajah sedang konflik dengan manusia yang merusak tanaman, jadi alasan babi aja jadi modus,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika terus dibiarkan maka masyarakat akan menganggap gajah sebagai hama yang harus dibasmi. Sehingga hal itu harus diwaspadai Pemerintah Aceh, karena gajah bukanlah hama.(*)