Abusyik: Penertiban Tambang Wewenang Pemerintah Aceh

Bupati Pidie, Roni Ahmad yang akrab disapa “Abusyik” mengatakan, penertiban penambang emas yang melakukan

Abusyik: Penertiban Tambang Wewenang Pemerintah Aceh
Seorang penambang emas tradisional di Gempang, Husen menunjukkan hasil pengindangannya, mendapat emas kepingan dari pasir lumpur yg ada dipinggir Sungai bekas lokasi penambangan emas iligal gunakan beko di Sungai Gempang Pidie 

* Penambang Minta jangan Ditutup

SIGLI - Bupati Pidie, Roni Ahmad yang akrab disapa “Abusyik” mengatakan, penertiban penambang emas yang melakukan aktivitas tambang liar di kawasan hutan Tangse, Mane, dan Geumpang merupakan wewenang Pemerintah Aceh.

Pemkab hanya perpanjangan tangan dalam melakukan penertiban tambang emas sesuai instruksi pemerintah provinsi (pemprov). Misalnya, penandatanganan MoU yang telah dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pidie yang berisi imbauan untuk menghentikan sementara tambang liar tersebut.

“MoU yang telah ditandatangani itu merupakan kesepakatan bersama Forkopimda Pidie dalam menindaklanjuti turunan MoU dari Pemerintah Aceh terhadap imbauan larangan tambang emas liar,” kata Bupati Pidie, Roni Ahmad, menjawab Serambi di ruang kerjanya, Kamis (2/11).

Menurut Abusyik, terjadinya penangkapan enam warga di lokasi tambang liar di hutan kawasan Cot Kuala, Kecamatan Tangse, merupakan penindakan hukum berdasarkan instruksi dari Kapolda Aceh. Pemkab tidak boleh ikut campur karena sudah masuk ke ranah hukum. “Apa yang dilakukan warga dinilai petugas penegak hukum telah melanggar aturan. Jika aktivitas dilakukan di luar aturan, maka pemkab tak bisa bertanggung jawab,” ujar Abusyik.

“Forkopimda Pidie telah mengingatkan jauh-jauh hari kepada warga yang melakukan aktivitas di areal tambang liar agar menghentikannnya. Kita ikut prihatin dengan penangkapan tersebut lantaran sudah sejak awal kita wanti-wanti. Setelah mereka ditangkap, tentunya menjadi wewenang penegak hukum,” ujarnya.

Ditanya apa solusi dalam penanganan tambang liar yang kini menjadi sumber rezeki bagi warga, Abusyik mengatakan, pemkab harus menunggu instruksi dari Pemerintah Aceh karena semua bentuk izin tambang dan mineral nonlogam dikeluarkan Pemerintah Aceh. Ia optimis, Pemerintah Aceh tetap mencari solusi terbaik dalam pengelolaan tambang emas di Tangse, Mane, dan Geumpang, Kabupaten Pidie.

Mengenai tambang liar yang dijadikan tambang rakyat, kata Abusyik, juga harus ada restu dari Pemerintah Aceh. Menurutnya, tambang liar itu telah bertahun-tahun dikeruk isinya, tapi belum mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pemkab setempat.

“Kita juga belum pernah dengar berapa kilometer jalan atau fasilitas lainnya yang dibangun dari hasil tambang liar itu. Sedihnya, saat kita datang ke Tangse, Mane, dan Geumpang masih ada warga yang belum sejahtera. Jadi, rugi saja tambang emas liar jika masyarakat di sekitar lokasi tambang belum sejahtera,” pungkasnya.

Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawan SIK, melalui Kabag Ops, Kompol Juli Effendi SE yang dihubungi Serambi  kemarin mengatakan, Tim Terpadu Polda Aceh, Polres Pidie, dan dinas terkait telah meghentikan penertiban tambang emas liar yang dilakukan tiga hari (Selasa (31/10) dan Kamis (2/11) di Tangse dan Geumpang.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help