2 Kabupaten di Aceh Pilot Project Garam Geomembran

* Usulan Haji Uma Saat Krisis

LHOKSUKON – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sudah menetapkan 21 kabupaten di Indonesia sebagai lokasi proyek produksi garam secara geomembran (pendederan dan penguapan sinar matahari). Dua di antara kabupaten itu berada di Aceh, yakni di Kecamatan Lapang, Aceh Utara dan Pidie Jaya (Pijay).

“Beberapa waktu lalu kita sudah serahkan data dari Aceh Utara dan Pijay yang diminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Sapta Putra Ginting,” ujar Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, H Sudirman alias Haji Uma kepada Serambi, Kamis (14/12). Hal itu ia nyatakan menanggapi liputan eksklusif Serambi dua hari lalu berjudul Mayorutas Garam Aceh Bernajis?

Data potensi garam di Aceh Utara dan Pijay tersebut, kata Haji Uma, ia serahkan untuk diverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kata Haji Uma, proyek percontohan pengembangan garam tersebut termasuk proyek besar yang didanai APBN. Itu karena Aceh Utara dan Pijay ditargetkan oleh pihak kementerian akan jadi lumbung garam untuk Sumatera. “Soalnya, untuk Sumatera, hanya Aceh Utara dan Pijy yang mendapatkan proyek tersebut,” katanya.

Menurut Haji Uma, pihak kementerian juga sudah menetapkan kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam proyek besar tersebut. Kemungkinan besar awal 2018 proyek ini sudah dimulai. “Usulan pengembangan garam tersebut saya sampaikan ke kementerian pada pertengahan 2017 di Jakarta,” kenang Sudirman.

Kemudian, lanjut Haji Uma, ia mengajak Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP untuk melihat langsung kondisi garam di Aceh. Saat itu Indonesia sedang mengalami krisis garam dan harganya meroket. Untuk memenuhi kebutuhan, Indonesia terpaksa mengimpor garam dari luar negeri sebanyak 7.500 ton, karena pasokan di Tanah Air terbatas.

“Dalam pertemuan di Banda Aceh, Pak Sapta Ginting meminta saya untuk merekomendasikan tiga kabupaten di Sumatera. Lalu setelah kita survei kita ajukan tiga nama kabupaten, tapi yang diterima semuanya di Aceh. yakni Aceh Utara dan Pijay,” kata Haji Uma.

Ia berharap kepada Pemkab Aceh Utara dan Pijay untuk mempersiapkan diri dan memenuhi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan kementerian, sehingga nantinya proyek tersebut cepat terealisasi. “Kita juga berharap kepada masyarakat untuk ikut membantu supaya proyek ini dapat direalisasikan dengan baik,” pungkas Sudirman. (jaf)