SerambiIndonesia/

Walhi Aceh: Pembangunan jangan Sampai Merusak Hutan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, mengingatkan pemerintah agar pembangunan

Walhi Aceh: Pembangunan jangan Sampai Merusak Hutan

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, mengingatkan pemerintah agar pembangunan yang dilakukan jangan sampai merusak hutan, karena dampaknya akan sangat luas terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Apalagi jika itu dilakukan di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang makhluk hidup di dalamnya sangat beragam.

“Hutan yang sudah rusak akan sangat sulit direhabilitasi dan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya kembali. Karena itu, kami mendesak pemerintah membatalkan proyek PLTA Tampur 1 dan PLTA Kluet yang dibangun di wilayah KEL,” kata M Nasir, Ketua Divisi Advokasi Walhi Aceh, Rabu (14/2), menanggapi berita eksklusif Serambi Indonesia berjudul “KEL Dijarah, Siapa Rugi?” yang dipublikasi Senin (12/2) lalu.

Menurutnya, pembangunan waduk untuk PLTA Tampur 1 di Gayo Lues ini akan menggenangi area seluas 4.000 hekatre (ha) yang berada di wilayah KEL. Yakni masuk dalam kawasan hutan lindung sekitar 1.226,83 ha, hutan produksi 2.565,44 ha, dan sisanya masuk dalam areal penggunaan lain (APL) seluas 297,73 ha. Seluruh penduduk Desa Lesten, Kecamatan Pining, Gayo Lues, pun harus direlokasi jika proyek ini tetap dilaksanakan.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan yang juga masuk wilayah KEL, membutuhkan area seluas 443,79 hektare. Dari kebutuhan tersebut, akan digunakan kawasan hutan lindung seluas 424,46 ha, dan sisanya berada di APL 19,33 ha.

M Nasir mengatakan, pembangunan fasilitas PLTA pasti akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan dan sejumlah bangunan pendukung. Ketika sudah ada jalan di dalam kawasan hutan, maka akses akan lebih mudah bagi pihak-pihak lain untuk melakukan perambahan. Sehingga kelestarian KEL akan semakin terancam.

“Kami mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan sumber energi terbarukan seperti PLTA ini. Namun jika pembangunan fisiknya dilakukan di hutan konservasi (KEL), maka ini harus ditolak karena keanekaragaman hayati dari hutan tersebut bisa punah,” kata M Nasir.

Terkait rencana pembangunan pembangkit listrik ini, Walhi Aceh pun telah melaporkannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Walhi juga mendesak KLHK untuk tidak mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan yang telah diajukan oleh PT Kamirzu yang hendak menbangun PLTA Tampur 1, dan PT Trinusa Energi Indonesia yang akan membangun PLTA Kluet 1.

“Laporan telah disampaikan ke Dirjen Penegakan Hukum dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 10 Agustus 2017 lalu,” katanya.(yat)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help