LLBH: Cabut Izin HGU yang Telantar

Pemerintah Kota Subulussalam didesak mencabut izin lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan

LLBH: Cabut Izin HGU yang Telantar
Mongabay Indonesia / Junaidi Hanafiah
Hutan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. 

* Jumlahnya Mencapai Ribuan Hektare

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam didesak mencabut izin lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang lama telantar di wilayah tersebut.

Ketua Lembaga Layanan Bantuan Hukum (LLBH) Aceh Perwakilan Kota Subulussalam Yahya SH kepada Serambi kemarin mengatakan pemerintah dapat mencabut izin HGU jika ternyata ditelantarkan oleh sejumlah perusahaan. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

“Apabila lahan tidak digarap selama dua tahun, HGU-nya bisa dicabut dan dialihkan untuk sentra pengembangan produksi tanaman pangan di daerah tersebut,” ujarnya.

Menurut Yahya di Subulussalam ada sejumlah perusahaan yang menelantarkan lahan HGU hingga belasan tahun yang jumlahnya mencapai ribuan hektare.

Lahan itu belasan tahun tidak digarap hingga menjadi hutan belantara. Namun kala masyarakat menggarapnya langsung dipolisikan. Sebab itulah, sebagai lembaga bantuan hukum dan pemerhati kebijakan di Subulussalam, Yahya mendesak agar pemerintah mengambil langkah konkret sebagai solusinya.

Yahya menyebutkan Pemko Subulussalam harus segera berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyikapi lahan HGU yang ditelantarkan pemiliknya.

“Harusnya ini sejak dulu tapi entah kenapa pemerintah tidak terpikir. Jadi sekarang kita harap pemerintah segera bersikap, bila penting cabut izin HGU yang ditelantarkan sejak belasan tahun sebab itu sesuai amanat peraturan pemerintah,” tegas Yahya.

Sebelumnya, Subangun Berutu, mantan pegawai salah satu perusahaan perkebunan di Subulussalam juga menegaskan adanya tindakan penelantaran lahan HGU di daerah itu oleh perusahaan.

Menurutnya sejauh ini ada dua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin HGU puluhan tahun namun belum maksimal dikelola.

”Bayangkan, lahan tidak bisa dikelola oleh masyarakat karena masuk kawasan HGU tapi perusahaan malah menelantarkannya,” ujarnya. Pemko Subulussalam juga diharapkan mengevaluasi perusahaan perkebunan yang akan berakhir masa izin HGU untuk tidak memperpanjang izinnya.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help