SK ‘Siluman’ Beredar di Simuelue

Publik di Kabupaten Simuelue heboh dengan beredarnya surat keputusan (SK) pegawai kontrak siluman

SK ‘Siluman’ Beredar di Simuelue
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Panitia mengecek kesiapan Lokasi pelaksanaan tes wawancara bagi tenaga kontrak BLUD RSUD Sahudin Kutacane di aula rumah sakit tersebut, Minggu (18/2/2018). 

* Terkait Penerimaan Pegawai Kontrak

SINABANG - Publik di Kabupaten Simuelue heboh dengan beredarnya surat keputusan (SK) pegawai kontrak siluman. SK untuk pegawai kontrak itu seharusnya dikeluarkan secara bersamaan dengan 1.500-an pegawai kontrak lainnya.

“Semua pegawai kontrak belum satu pun SK-nya 2018 ini dikeluarkan. Tapi ini ada yang sudah dikeluarkan. Kan sangat disayangkan kalau caranya seperti ini dan menimbulkan kegaduhan,” tegas anggota DPRK Simeulue Hamsipar kepada Serambi, Selasa (27/2).

Ia menyebutkan informasi tersebut diperoleh berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat terutama pegawai kontrak daerah ke anggota DPRK Simeulue.

Menurut Hamsipar, ia bersama sejumlah anggota DPRK Simeulue lainnya Azharuddin Agur, Asnawi, Poni Harjo dan Ikhsan, turun ke beberapa instansi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan mendapati adanya pegawai kontrak yang telah di SK-kan di 2018.

“Pertama kita belum yakin karena memang seluruh pegawai kontrak belum dikeluarkan SK oleh daerah. Tapi faktanya kita temukan SK itu ada yang dikeluarkan dengan cara diam-diam,” imbuhnya. Pihak Dewan menyayangkan keputusan sepihak yang dilakukan eksekutif dengan mengeluarkan SK tersebut.

“Hasil penelusuran kita, ini yang diangkat menjadi pegawai kontrak statusnya tidak pernah bakti sebelumnya. Padahal ada yang sudah mengabdi untuk daerah sudah lima tahun, tapi diabaikan. Seharusnya yang sudah bakti lima tahun itu diutamakan, bukan baru datang langsung dapat SK kontrak daerah,” katanya, yang turut diiyakan anggota DPRK lainnya.

Hamsipar menambahkan, terkait munculnya SK kontrak ‘siluman’ itu secara lisan ia sudah menyampaikannya ke Bupati Simeulue. Akan tetapi, bupati mengaku kaget beredarkanya SK untuk pegawai kontrak.

“Pak Bupati kaget saat saya sampaikan. SK itu yang meneken Sekda, dikeluarkan awal Januari 2018,” tegas Hamsipar. Ia mengimbau para pegawai kontrak daerah yang mulai khawatir dan resah agar tetap tenang.(sm)

Sementara itu DPRK Simeulue mendesak bupati untuk membatalkan SK pengangkatan pegawai kontrak secara ‘diam-diam’ tersebut.

“Ini aneh kalau dipertahankan. Dalam waktu dekat ini kita juga memanggil pihak terkait untuk hadir ke dewan menjelaskan persoalan ini. Karena disinyalir lebih dari satu orang yang sudah mendapat SK pegawai kontrak daerah,” tegasnya.(sm)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help