Terkait Usulan Pergub RAPBA, Mendagri Undang DPRA

Melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Sekretaris Ditjen, Drs Indra Baskoro MSi, Mendagri mengundang

Terkait Usulan Pergub RAPBA, Mendagri Undang DPRA

BANDA ACEH - Melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Sekretaris Ditjen, Drs Indra Baskoro MSi, Mendagri mengundang DPRA untuk hadir ke Jakarta dalam rapat terkait usulan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah mengusulkan RAPBA 2018 untuk dipergubkan. Acara itu akan dilaksanakan di di Gedung H di Lantai VIII Ruang Pertemuan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Rabu (7/3) Pukul 10.00 WIB.

Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan seusai rapat Bamus Dewan di ruang kerjanya yang dimintai tanggapan terkait undangan Mendagri tersebut kepada Serambi Selasa (6/3) mengatakan, surat undangan Mendagri itu sudah diterima dan telah dibahas dalam rapat Bamus Dewan.

Dalam rapat Bamus Dewan, kata Irwan Djohan, DPRA akan memenuhi undangan Mendagri tersebut. Undangan tersebut dipenuhi untuk dihadiri, setelah dalam forum rapat Bamus Dewan, Ketua DPRA Tgk Muharuddin, melakukan kontak dengan pihak Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri, menanyakan mengenai tujuan dari undangan tersebut.

Pihak Medagri menjelaskan, tujuan dari undangan itu dalam rapat usulan pergub RAPBA 2018nanati di ruang rapat Kemendagri di Jakarta nanti, anggota Baggar DPRA bisa memberikan masukannya kepada Mendagri terkait usulan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang telah mengusulkan RAPBA 2018 ke Mendagri untuk dipergubkan.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan, pada hari Rabu pekan lalu 28 Februari 2018, Banggar Dewan sudah melaporkan tahapan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018 kepada Mendagri . Apakah laporan itu belum jelas, sehingga Banggar Dewan, harus diundang kembali ke Jakarta untuk menjelaskannya.

Pihak Kemendagri menyatakan, kata Muharuddin dalam forum rapat Bamus Dewan, kehadiran Banggar Dewan, dalam pertemuan tersebut sangat diperlukan, untuk memberikan masukan guna dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Tim Mendagri bisa menerima atau tidak usulan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang akan mempergubkan RAPBA 2018, makanya rapat Bamus Dewan, mengutus lima orang pimpinan dan anggota banggar untuk berangkat.

Pimpinan dan anggota Banggar Dewan itu, sebut Irwan Djohan, yaitu Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, Wakil Ketua II, Irwan Djohan, tiga pimpinan rapat Banggar Dewan, yaitu Tgk Anwar Ramli, Ermiadi Abdul Rahman dan Murdani.

Irwan Djohan mengatakan, sikap DPRA terhdap RAPBA 2018, menurut aturan yang telah kita telaah, pelung untuk diusul pergub belum memenuhi persyaratan.

Alasannya, jelas Irwan Djohan, menurut aturannya, bisa dipergubkan, kalau antara legislatif dan eksekutif telah menyepakati dokumen KUA dan PPAS, kemudian sampai batas waktu yang telah ditentukan selama 60 hari kerja, sejak penyerhan RAPBD, RAPBD nya tidak tuntas atau belum ada kesepakatan untuk memperdakan atau mengqanunkannya. Seperti yang terjadi dua tahun lalu dalam Pemeritahan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, alias Ahok.

Sedangkan kasus yang terjadi di Pemerintah Aceh, dokumen KUA dan PPAS nya belum disepkati, dan RAPBA yang telah disampaikan gubernur, 4 Desember 2017 lalu, juga belum pernah dibahas Banggar Dewan dengan TAPA, dengan alasan dokumen KUA dan PPAS yang menjadi dasar untuk pembuatan RAPBA nya belum tuntas di bahas dan juga belum disepakati bersama.

Hal ini akan kita jadikan masukan dan pertanyakan kepada Tim Mendagri yang akan menilai persyaratan bisa atau tidak gubernur mempergubkan RAPBA yang dokumen KUA dan PPAS nya belum disepakti. “ Kalau bisa, silahkan di pergub, jika tidak, kembalikan untuk dibahas ulang bersama menjadi qanun,” ujar Irwan Djohan.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help