Pertemuan dengan Dirjen, Bukan untuk Sahkan Ranpergub

Pertemuan Pimpinan DPR Aceh dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, di Gedung H Kantor

Pertemuan dengan Dirjen, Bukan untuk Sahkan Ranpergub
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin bersama anggota DPRA lainnya melakukan pertemuan terbatas dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin di gedubg H lantai VIII Kemendagri di Jakarta, Rabu (7/3). 

JAKARTA - Pertemuan Pimpinan DPR Aceh dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, di Gedung H Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (7/3), bukanlah untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBA 2018.

“Pak Dirjen meralat isi surat undangan yang dikirimkan ke DPRA. Bahwa rapat ini tidak terkait dengan pengesahan Rancangan Pergub APBA,” kata Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin yang ditemui di sela-sela rapat kemarin.

Melalui surat Nomor 005/1141/Keuda tanggal 6 Maret 2018, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Indra Baskoro mengundang pimpinan DPRA untuk hadir di ruang rapat Ditjen Bina Keuangan Daerah Gedung H Lantai VIII Kemendagri di Jakarta Pusat.

“Sehubungan dengan telah disampaikannya Rancangan Pergub Aceh tentang APBA 2018, kami undang Saudara untuk menghadiri rapat terkait dengan pengesahan Rancangan Pergub,” tulis Indra Baskoro atas nama Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Menurut Tgk Muharuddin, pertemuan DPRA dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah justru untuk mendengarkan masukan dan pandangan DPRA terhadap usulan Pergub APBA 2018 yang sudah diajukan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

“Jadi, ini bukan pertemuan mengesahkan Ranpergub, tapi untuk mendengarkan masukan dan pandangan DPRA,” lanjut Tgk Muharuddin.

Selain Ketua DPRA, delegasi DPRA yang hadir terdiri atas Wakil Ketua Teuku Irwan Djohan, pimpinan Komisi IV, pimpinan Komisi II, pimpinan Komisi VI, Ketua Fraksi PPP, Fraksi Partai Golkar, dan lain-lain.

Selanjutnya, dari hasil masukan DPRA, Kemendagri kemudian akan memutuskan apakah menerima rancangan Pergub APBA 2018 atau menolaknya.

“Kita tunggu saja hasilnya nanti seperti apa putusan Kemendagri, apakah menolak atau menerima usulan Pergub Aceh,” ujar Tgk Muharuddin mengenai tindak lanjut pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, pimpinan DPRA menyampaikan bahwa usulan pergub oleh Gubernur Aceh masih prematur dan belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasannya, kata Tgk Muharuddin, DPR dan eksekutif masih membahas soal KUA PPAS dengan Tim Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), belum menyentuh rancangan APBA.

“Setelah ada kesepakatan soal KUA PPAS baru kemudian melangkah ke APBA. Yang kita lakukan sama sekali belum menyentuh APBA, melainkan tingkat KUA PPAS, dan itu tidak termasuk yang disyaratkan undang-undang untuk kemudian dipergubkan,” kata Tgk Muharuddin.

Disebutkan, hasil pembahasan KUA PPAS itu nanti yang akan dijadikan acuan eksekutif mengusulkan rancangan APBA ke DPRA. “Karena KUA PPAS belum selesai, maka belum ada acuan APBA. Ini yang kita sampaikan ke Dirjen,,” tambah Tgk Muhar.

Disebuhkan pula, dokumen KUA PPAS baru diserahkan oleh Gubernur Aceh pada Agustus 2017. “Kalau disebutkan terlambat, ya karena terlambat usulannya. Seharusnya sudah diusulkan pada bulan Juni tahun berjalan,” lanjut Tgk Muharuddin. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved