Dorong Kader Aktif di Tengah Masyarakat, DPP Tetapkan Mursalin sebagai Ketua DPD PKS Aceh Besar

Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan Mursalin SHI sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Aceh Besar periode 2025-2030, Kamis (14/8/2025). 

PENETAPAN tersebut dilakukan berdasarkan keputusan DPP PKS yang diumumkan melalui kanal YouTube. Mursalin yang merupakan politisi muda dan juga Ketua Fraksi PKS DPRK Aceh Besar itu ditunjuk sebagai Ketua DPD untuk lima tahun ke depan menggantikan Hanifullah.

Dalam keputusan tersebut, DPP PKS juga menetapkan Anisrullah sebagai Sekretaris dan Subhan Muhammad sebagai Bendahara dan Hafizh Akbar sebagai Ketua Bidang Kaderisasi. Kemudian, Ruslan Effendi SHI ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) dengan Sekretaris, Hanifullah SPdi.

Selain mereka, Irawan Abdullah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Etik Daerah dan Samsul Bahri sebagai Sekretaris. Mursalin kepada Serambi mengatakan, penunjukkan dirinya sebagai Ketua DPD PKS Aceh Besar merupakan sebuah amanah yang cukup besar. "Ini amanah yang berat untuk memimpin PKS Aceh Besar. Apalagi kalau dilihat dari kader yang lain, banyak yang lebih berhak untuk duduk di kursi ketua ini," katanya saat dikonfirmasi.

Meski begitu, DPP PKS mempercayakan kepadanya untuk memimpin DPD PKS Aceh Besar dalam lima tahun ke depan. Amanah tersebut nantinya akan dijalankan sebaik mungkin.

Sebagai Ketua DPD PKS Aceh Besar, ia akan menguatkan kaderisasi PKS di Aceh Besar, dan semua kader didorong agar berkontribusi kepada masyarakat.

Terlebih saat ini PKS sendiri dikenal sebagai partai yang cepat tanggap terhadap musibah dan kebutuhan masyarakat. "Dan ini akan kita coba bangun kembali. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat ke PKS Aceh Besar pada pemilu mendatang akan lebih besar," ujarnya.

Selain itu, kini PKS sendiri memiliki lima kursi di DPRK Aceh Besar dan satu fraksi utuh. Ia yang juga dipercaya sebagai Ketua Fraksi, akan terus menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, baik dari segi kebijakan dan aturan lainnya. "Kita akan mendukung jika ada kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun kalau ada hal-hal yang tidak menguntungkan masyarakat, kita akan tetap kritis," pungkasnya.(iw)