Wakaf Baitul Asyi

FPI Ingatkan BPKH tak Campuri Urusan Baitul Asyi

PENENTANGAN terhadap rencana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk ‘menguasai’ tanah wakaf Aceh

FPI Ingatkan BPKH tak Campuri Urusan Baitul Asyi
Istimewa

PENENTANGAN terhadap rencana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk ‘menguasai’ tanah wakaf Aceh di Mekkah terus disuarakan oleh berbagai kalangan. Front Pembela Islam (FPI) Aceh, misalnya, secara tegas mengingatkan BPKH tidak mencampuri urusan Baitul Asyi di Mekkah.

Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Thahiri menandaskan FPI Aceh mendesak Pemerintah Pusat, dalam hal ini BPKH untuk tidak ‘merampas’ Baitul Asyi yang menjadi hak orang Aceh. “Ini persoalan wakaf. Jadi peruntukan harus sesuai dengan apa yang diwakafkan. BPKH jangan mencampuri urusan Baitul Asyi yang jelas peruntukan wakafnya hanya untuk orang Aceh saja,” tandas Tgk Muslim.

Hampir senada dengan itu, Ketua PKS Kota Lhokseumawe, Dicky Saputra, menyebutkan, dasarnya wakaf sangat terkait dengan ikrar peruntukan. Jika wakaf itu untuk orang Aceh, maka yang berhak cuma orang Aceh saja. “Akad wakaf merupakan sumber payung hukum dan harus diperuntukkan sesuai akad wakaf,” ujarnya.

Menurut Dicky, ikrar wakaf Baitul Asyi yang dilakukan pada tahun 1224 H/1809 M di hadapan Mahkamah Syariah sudah jelas ke mana diperuntukkan, yakni untuk jamaah haji asal Aceh saja. “Jadi pendapat kami, Pemerintah Aceh akan lebih berhak mengelola tanah wakaf di Mekkah. Pemerintah Pusat cukup menjadi fasilitator saja. Kita juga berharap Pemerintah Aceh wajib mensosialisasikan secara terus menerus terkait wakaf tersebut kepada generasi Aceh,” kata Dicky.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved