Abdullah Puteh Perjelas Status Wakaf Baitul Asyi

Gubernur Aceh periode 2000-2004, Dr Abdullah Puteh MSi merasa terpanggil menjelaskan status wakaf Baitul Asyi

Abdullah Puteh Perjelas Status Wakaf Baitul Asyi
SERAMBITV.COM
Abdullah Puteh 

* Harus Diurus Nazir sampai Kiamat

BANDA ACEH - Gubernur Aceh periode 2000-2004, Dr Abdullah Puteh MSi merasa terpanggil menjelaskan status wakaf Baitul Asyi setelah mencuat polemik tentang

keinginan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia untuk ikut berinvestasi dalam pengelolaan wakaf Aceh berupa Baitul Asyi di Mekkah.

Menurutnya, yang berhak mengelola wakaf rumah-rumah Aceh di Mekkah, Arab Saudi, adalah nazir (orang atau badan hukum yang bertugas memelihara dan mengurus benda wakaf) yang ditunjuk pihak pewakaf.

“Nah, yang mengurus wakaf Aceh di Mekkah itu adalah nazir dan itu dilakukan secara turun-temurun sampai kiamat tiba,” kata Abdullah Puteh yang menghubungi khusus Serambi via telepon dari Jakarta, Selasa (13/3) sore.

Frasa “sampai kiamat tiba”, menurut Abdullah Puteh, ia temukan dalam sarakata setebal tiga halaman yang diperlihatkan Syekh Abdurrani Asyi kepadanya tahun 2002 di Mekkah. Saat itu Puteh berhaji. Ia memboyong Prof Alyasa’ Abubakar (Kepala Dinas Syariat Islam Aceh saat itu) dan Abu Madinah yang keduanya mahir berbahasa Arab sebagai pendamping merangkap penerjemah.

Setelah dilakukan lobi, mereka bertiga akhirnya diterima nazir Baitul Asyi saat itu, yakni Syekh Abdurrani Asyi, di rumahnya. Dia keturunan Aceh, sedangkan istrinya orang Madinah. Sang nazir itulah yang menerangkan kepada Puteh–melalui penerjemah, Abu Madinah–bahwa rumah wakaf Aceh di Mekkah tidak hanya satu. Rumah-rumah itu diwakafkan oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Bugak Asyi. Sedangkan para nazir merupakan keturunan Habib Bugak yang mengemban amanah itu secara turun-temurun sampai kiamat.. “Jadi, kalau kini ada pihak lain yang ingin mengambil alih pengelolaannya, sangatlah tidak mungkin,” imbuh Puteh.

Kepada Puteh juga diterangkan oleh Syekh Abdurrani Asyi bahwa tanah wakaf Habib Bugak itu awalnya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kapling tanah itu bahkan terkena perluasan Masjidil Haram, tepatnya saat koridor untuk sa’i dibangun. Pemerintah Arab Saudi akhirnya memberikan ganti rugi (kompensasi) terhadap tanah tersebut. Lalu pihak nazir membeli persil tanah baru di tempat lain, tapi tetap tak begitu jauh dari Masjidil Haram.

Saat Puteh bertemu Syekh Abdurrani Asyi tahun 2002, pria berdarah Aceh itu sedang menjabat Sekretaris Bulan Sabit Internasional. Dialah yang dilobi Puteh agar menyetujui untuk memberikan dana kompensasi penginapan bagi jamaah haji asal Aceh yang dananya bersumber dari pengelolaan Baitul Asyi. “Nah, dana Baitul Asyi itu kemudian dibagikan kepada setiap jamaah haji asal Aceh meski bukan lagi pada masa saya menjabat gubernur,” kata Abdullah Puteh.

Dari sarakata yang dibacakan Syekh Abdurrani Asyi kepadanya, kata Puteh, tahulah dia bahwa wakaf Aceh itu bukanlah wakafnya Indonesia. Bahkan ketika diwakafkan Habib Bugak pada 18 Rabiul Akhir 1224 H (1809 Masehi), Indonesia saja belum merdeka.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help