Soal Rencana BPKH, Fachrul Razi Sebut Bertentangan dengan UUPA

Pada ayat 4 ditegaskan, urusan-urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

Soal Rencana BPKH, Fachrul Razi Sebut Bertentangan dengan UUPA
SERAMBI/SARI MULIYASNO
Fachrul Razi didampingi Bupati Simeulue Drs Riswan NS (kiri) menyatakan pihaknya akan mendorong lahirnya peraturan pemerintah (PP) untuk pembentukan Kabupaten Kepulauan Selaut Besar, lantaran pemekaran Simeulue sudah tidak ada kendala lagi. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Terkait rencana investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di tanah wakaf Aceh Makkah, kata Senator Aceh, Fachrul Razi MIP itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Ia merujuk pasal 16 UUPA, ayat 3 menyebutkan, urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.

Pada ayat 4 ditegaskan, urusan-urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

“Berdasarkan ayat 4, bahwa Aceh dapat membuat Qanun dalam pengelolaan Baitul Asyi itu sendiri berdasarkan UUPA sebagaimana kewenangan Aceh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang- undangan,” kata Fachrul Razi dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambinews.com, di Jakarta Rabu (14/3/2018).

Baca: Soal Tanah Wakaf Aceh di Arab Saudi, BPKH Angkat Bicara, Ini Penjelasan Anggito Abimanyu

Masih kata Fachrul Razi, pelimpahan Baitul Asyi dapat dikelola oleh Lembaga Wali Nanggroe sebagai amanah Qanun No 8 tahun 2012 pasal 29 poin (g) yang menyatakan: tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe juga mengatur untuk mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh; bahkan diperkuat dalam poin (h) yang memungkin melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh.

Baca: Temui Ghazali Abbas Adan, Anggito Bantah Ambil Tanah Wakaf Aceh, Tapi Hanya Ingin Berinvestasi

Selain itu, Fachrul juga menyebutkan, keinginan BPKH itu bertentangan dengan PP No 3 tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.

Karenanya, Pemerintah tidak dapat mengelola tanah waqaf karena bukan kewenangan pusat sebagaimana diatur dalam PP No 3 tahun 2015.

Ini juga juga bertentangan dengan UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki.

“Persoalan tanah wakaf ini adalah hal yang sensitif. Kita berharap Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, agar tidak mengotak-atik tanah wakaf yang usianya sudah lebih dua ratus tahun itu,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah itu. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help