DPR akan Pertanyakan Tanah Wakaf Aceh

Anggota DPR asal Aceh di Jakarta akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pusat

DPR akan Pertanyakan Tanah Wakaf Aceh
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI
Ibunda T Mahdi yaitu Hj Cut Nur Arfah (76) memperliahtkan surat obligasi peninggalan almarhum suaminya T Nasruddin di kediamannya di Gampong Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur. 

* Juga Terkait Surat Obligasi Pembelian Pesawat

MEULABOH - Anggota DPR asal Aceh di Jakarta akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pusat untuk mempertanyakan rencana badan itu untuk mengelola tanah wakaf Aceh di Mekah, Arab Saudi.

“Masalah ini akan dibahas di Forum Bersama Anggota DPR RI asal Aceh. Kita rencanakan awal April ini sudah kita panggil BPKH,” kata M Nasir Djamil kepada wartawan di Meulaboh seusai melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten di barat selatan Aceh, Minggu (25/3) malam.

Di dampingi anggota DPRA Zaenal Abidin, politikus PKS itu juga melakukan pertemuan dengan lima ahli waris asal Aceh Barat yang memiliki surat obligasi pembelian pesawat pertama RI yang kini sedang santer dibicarakan.

“Persoalan tanah wakaf Aceh itu perlu segera ada kejelasan,” katanya. Dia katakan tujuan memanggil BKPH Pusat serta Menteri Agama untuk memperoleh kejelasan informasi tentang rencana pemerintah pusat terkait wacana investasi tanah wakaf Aceh di Mekah.

Ia mengakui keberadaan tanah wakaf Aceh di Mekah selama ini telah dirasakan keuntungan oleh masyarakat Aceh yang datang ke Tanah Suci ketika musim haji. Namun pihaknya tidak menginginkan dengan rencana atau investasi yang tidak jelas oleh BPKH, akan menjadi masalah baru nantinya.

Sementara itu M Nasir Djamil juga mengatakan pihaknya akan mempertanyakan tentang keberadaan surat obligasi pembelian pesawat pertama RI yang dimiliki beberapa kalangan masyarakat di Aceh.

Menurutnya hal ini perlu dipertanyakan agar menjadi terungkap sebuah kejelasan terkait pinjaman nasional yang diberikan masyarakat Aceh untuk membeli pesawat pertama Indonesia pada tahun 1950.

Nasir mendorong Pemerintah Aceh peran aktif dengan mendata para pemegang surat obligasi tersebut. “Kami juga berharap Presiden Jokowi memperhatikan semua warga yang memiliki surat obligasi ini. Ahli waris ini bagian dari pemberian pinjaman itu orang tua mereka dahulu,” katanya.

M Nasir Djamil juga menambahkan surat obligasi tersebut diperkirakan masih banyak disimpan warga Aceh sebagai bukti pemberian pinjaman dan sumbang masyarakat Aceh ketika Presiden Soekarno datang ke Aceh pasca kemerdekaan.

“Aceh dikenal sebagai daerah modal. Warga menjual berbagai hartanya untuk membeli pesawat untuk Negara Indonesia,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota DPR Aceh Zaenal Abidin. Ia kembali meminta Pemerintah Aceh segera turun ke masyarakat dan mendatanya. Hasil pendataan tersebut nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help