MIUMI Aceh Minta Germo Dicambuk Lebih 100 Kali

Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh mengecam prkatik prostitusi online

MIUMI Aceh Minta Germo Dicambuk Lebih 100 Kali
SERAMBI/M ANSHAR
Sejumlah wanita dan germo yang diduga terlibat dalam prostitusi online di hadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Banda Aceh . SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh mengecam prkatik prostitusi online yang baru-baru ini berhasil dibongkar pihak kepolisian di salah satu hotel di kawasan Aceh Besar. Menurut Ketua MIUMI Aceh, Dr M Yusran Hadi Lc MA, praktik tersebut jelas-jelas perbuatan maksiat dan telah melanggar syariat Islam di Aceh.

Oleh karena itu, Yusran Hadi berpendapat, praktik prostitusi tersebut tidak bisa ditolerir. Para pelaku dan germo yang sudah ditangkap harus dikenakan hukuman yang tegas sesuai dengan hukuman Islam yang berlaku di Aceh. “Agar kriminal ini tidak terulang lagi. Bisa jadi masih ada lagi praktik prostitusi yang belum terungkap sampai sekarang,” katanya dalam siaran pers yang diterima Serambi, kemarin.

Dalam hukum Islam, kata Yusran, pelaku zina dikenakan hukuman had zina yaitu hukuman 100 kali cambuk bagi yang belum menikah dan rajam bagi sudah menikah, jika terbukti melakukan zina sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan dalam Islam. “Hukuman bagi germo prostitusi itu hukuman ta’zir berupa cambuk yang jumlahnya sesuai keputusan pemimpin atau hakim syariah.”

Namun, ujar Yusran, germo prostitusi online tersebut harus dicambuk lebih dari 100 kali, karena menurut Yusran dialah sumber masalah dengan menawarkan dan memfasilitasi maksiat prostitusi dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. “Perbuatannya ini lebih berbahaya dari sekadar perbuatan zina yang dilakukan pelaku, karena dapat menghancurkan moral dan tatanan kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Maka sangat pantas jika dihukum cambuk lebih 100 kali atau dihukum lebih berat dari para pelaku prostitusi itu sendiri,” katanya.

Yusran menambahkan, hukum Islam berupa had zina telah diatur dalam Qanun Jinayah yang telah berlaku di Aceh. Maka Pemerintah Aceh mesti menjalankan Qanun Jinayah tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). “Tidak perlu ragu dan khawatir dalam menjalankan hukum Allah Swt. Karena seorang muslim wajib taat kepada Allah Swt. Umat Islam, khususnya masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” katanya.

MIUMI Aceh mendukung dan mengapresiasi kinerja polisi Aceh yang telah berhasil membongkar praktik prostitusi online di Aceh. Kasus ini menurutnya harus diproses sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Aceh. “Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi tanggung jawab semua pihak di Aceh,” pungkas dosen Fakutas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang juga Lulusan Doktor bidang Fiqh (Hukum Islam) dan ushul fiqh pada International Islamic University Malaysia (IIUM).(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help