Ini 10 Penyebab Dana Desa Macet

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Prof Amhar Abubakar MS

Ini 10 Penyebab Dana Desa Macet
Acehselatan.com
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Prof Amhar Abubakar MS menyebutkan sepuluh penyebab macetnya penyaluran dana desa atau di Aceh dikenal dana gampong tahap I (20 persen) selama ini. Adapun total bantuan pemerintah pusat yang sudah tiga tahun ini mencapai Rp 650 juta hingga Rp 1,2 miliar/gampong/tahun.

Amhar mengatakan penyebab itu sesuai hasil inventarisir mereka dari rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 2018 yang diadakan DPMG Aceh selama empat hari di Gedung Amel, Banda Aceh, baru-baru ini. Rakor itu diikuti pembina, pelaksana, dan pengawas program dana desa 2018.

Didampingi PPK Satker P3MD Aceh, T Zul Husni, Amhar kepada Serambi kemarin menyebutkan hingga Jumat (13/4), baru 761 gampong (11,71 persen) yang sudah menerima dana desa tahap I ini (20 persen). Sedangkan jumlah gampong di Aceh 6.497. “Padahal kalau sudah April, dana desa tahap pertama ini belum bisa dicairkan, kapan lagi kerjanya. Sedangkan pertengahan bulan depan sudah masuk bulan Ramadhan,” kata Amhar.

Adapun sepuluh penyebab itu, kata Amhar, pertama terlambatnya penyampaian laporan konsolidasi anggaran sebelumnya (laporan pertanggungajawan) pelaksanaan dana desa tahun 2017 oleh perangkat desa. Kedua, penginputan laporan konsolidasi ke dalam OMSPAN (kanal internet dana desa) relatif lama.

Ketiga, penetapan APKB terlambat. Keempat, terlambat pengesahan peraturan bupati/wali kota. Kelima, proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi siskudes terlambat. Keenam, penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) telambat. Ketujuh, penyusunan APBG oleh pemerintah desa juga terlambat.

Kedelapan, hubungan kerja perangkat desa tidak harmonis, tapi tidak di semua desa. Kesembilan, terjadi pergantian kepala desa. Kesepuluh, ketidaksesuaian nama desa dalam daftar lokasi dan alokasi dana desa. “Untuk faktor penyebab yang kesepuluh ini terjadi di Kabupaten Pidie. Tapi sekarang sedang dalam proses perbaikan data kembali di Kementerian PDT, “ ujar Amhar Abubakar. Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam hal ini untuk sama-sama bekerja serius dan bertanggungjawab.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengaku sangat prihatin atas macetnya penyaluran dana desa tahap I tahun ini. Menurutnya, sebelum ada program ini, para bupati/wali kota, camat, keuchik dan perangkat desa, meminta agar pemerintah pusat membuat program penyaluran bantuan dana desa. Alasannya, jatah yang sudah diberikan Pemkab/Pemko Rp 25-50 juta/tahun dan Pemprov Aceh Rp 50-75 juta/tahun masih sangat rendah, sehingga tak mampu mendongkrak perekonomian warga.

Sulaiman menyebut alokasi dana desa tahun ini dari Pemerintah Pusat Rp 4,4 triliun untuk 6.497 gampong se-Aceh. “Kalau tahun ini penyerapan dana desa tidak bisa 100 persen, sampai akhir tahun nanti, maka kami khawatir jatah alokasi dana desa untuk Aceh tahun depan akan berkurang lagi. Tahun 2017 masih cukup besar, yaitu mencapai Rp 4,8 triliun. Tahun 2018 turun menjadi Rp 4,4 triliun,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta kendala penyaluran dana desa tahap I 2018 ini harus menjadi fokus dan perhatian para bupati/wali kota, Dinas PGM Kabupaten/Kota, camat, keuchik, tim pembangunan gampong, dan tuha peut. “Ciptakan iklim kerja yang kondusif dan hubungan kerja antarperangkat gampong yang harmonis agar tahapan penyaluran dana desa tahun ini bisa berjalan 100 persen sesuai jadwal,” harap Sulaiman. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help