DPRA Minta Samakan Pelajaran Islami

Komisi V DPRA yang membidangi pendidikan meminta pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh menerapkan

DPRA Minta Samakan Pelajaran Islami
MOHD AL FATAH, Ketua Komisi V DPRA

* Di Sekolah Umum Seperti di Madrasah

BANDA ACEH - Komisi V DPRA yang membidangi pendidikan meminta pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh menerapkan kurikulum Aceh Islami di sekolah umum mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK mulai tahun ajaran 2018-2019. Tujuannya untuk meningkatkan pelajaran islami di sekolah umum atau disamakan dengan sekolah madrasah, mulai MI, MTs, hingga MA.

“Kurikulum Aceh Islami yang kami maksud adalah memasukkan mata pelajaran Alquran dan Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Islam, dan Bahasa Arab ke dalam kurikulum sekolah umum, seperti halnya di sekolah madrasah selama ini atau disetarakan,” kata Ketua Komisi V DPRA, Mohd Al Fatah SAg kepada Serambi di DPRA, Banda Aceh, Selasa (24/4).

Salah satu alasannya, kata Al Fatah selama ini minat orang tua di Aceh memasukkan ke sekolah umum rendah dibanding ke sekolah agama, meski di sekolah umum juga ada pelajaran Agama Islam. Buktinya, dalam lima tahun terakhir, menurut Al Fatah banyak SD, SMP, dan SMA di beberapa kabupaten/kota kekurangan murid, sehingga harus dilakukan penggabungan sekolah.

“Tetapi sebaliknya untuk MIN, MTsN, MA, serta pesantren atau dayah, murid serta siswa yang mendaftar setiap tahun ajaran baru membeludak atau melampaui kapasitas daya tampung lokal,” sebut Al Fatah.

Menurutnya, minat terhadap sekolah agama tinggi karena orang tua berharap setelah anaknya lulus nanti, tak hanya pintar pelajaran umum, tetapi juga terhadap pelajaran agama Islam. “Kurikulum Aceh yang islami itu sudah kita canangkan untuk diterapkan di sekolah umum mulai tahun ajaran 2008-2014, tapi karena saat itu Kepala Dinas Pendidikan belum meresponnya secara maksimal, maka penerapannya belum jalan,” ujar Al Fatah.

Karena itu, menurutnya pada tahun ajaran 2018 ini, Komisi V DPRA akan terus mengawal hal ini dan akan memanggil kembali Kadisdik Aceh, Laisani untuk segera membuat program serta berkoordinasi dengan Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh.

Al Fatah menambahkan menurut informasi dari pihak UIN Ar-Raniry dan Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh, sudah banyak guru sekolah agama untuk pelajaran islami selama ini, sehingga mereka kekurangan jam mengajar yang berakibat tak bisa menerima dana sertifikasi. “Nah, untuk membantu para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kurang jam mengajar itu agar bisa mendapatkan dana sertifikasinya adalah melaksanakan Program Kurikulum Aceh Islami itu di sekolah umum mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK, sehingga tak butuh lagi tambahanan guru PAI yang banyak di sekolah umum, kecuali guru bahasa Arab,” jelas Al Fatah.

Dikonfirmasi terpisah, Kadisdik Aceh, Laisani dan Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh pada intinya mengatakan rencana penerapan kurikulum Aceh Islami di sekolah umum sudah dibahas antar kedua lembaga pendidikan umum dan agama itu. Namun, penerapannya akan dilakukan bertahap dan tidak serentak ke semua jenjang sekolah umum. Program ini akan diluncurkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf , Juli 2018 karena ini bagian dari pelaksanaan program unggulan Gubernur Irwandi dan Wakilnya Nova Iriansyah, yaitu ‘Aceh Carong’.

“Untuk memulainya, kita akan pilih SD, SMP, dan SMA maupun SMK tertentu yang penambahan guru PAI dan Bahasa Arab sudah tersedia di daerah tersebut,” kata Laisani. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved