Djarot Saiful Hidayat Miliki e-KTP Medan, Kemendagri Pastikan Pengurusannya Sesuai Prosedur

Hal itu didasarkan pada hasil penelusuran rekaman data pengurusan e-KTP milik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Djarot Saiful Hidayat Miliki e-KTP Medan, Kemendagri Pastikan Pengurusannya Sesuai Prosedur
(KOMPAS.com/Mei Leandha)
Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat menunjukkan KTP Medan-nya. 

SERAMBINEWS.COM - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh angkat bicara soal polemik e-KTP calon gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Zudan, pengurusan e-KTP baru Djarot telah sesuai prosedur.

Hal itu didasarkan pada hasil penelusuran rekaman data pengurusan e-KTP milik mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Hasil penelusuran kami terhadap history data yang bersangkutan dalam database kependudukan menunjukkan bahwa e-KTP Bapak Djarot Saiful Hidayat adalah e-KTP asli atau sah yang diterbitkan melalui prosedur yang benar," ujar Zudan seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin (11/6/2018).

Baca: VIDEO - Pemuda Beureunuen Galang Dana untuk Palestina, Hanya 1 Jam Terkumpul Rp 16 Juta

Baca: VIDEO – Begini Suasana Buka Puasa Bersama Para Napi di LP Lambaro

 Zudan pun menyayangkan pernyataan Camat Medan Polonia M Agha Novrian.

Sebab, kata dia, camat tersebut justru tak paham aturan serta prosedur baru dalam pengurusan e-KTP.

"Camat Medan Polonia menyatakan harus membawa surat pindah dari asalnya ke kelurahan. Nanti dari kelurahan diteruskan ke camat. Setelah ada rekomendasi dari kecamatan baru ke Disdukcapil tidak tepat," terang Zudan.

Padahal, kata Zudan, aturan baru yang ada saat ini tak lagi mensyaratkan adanya pengantar dari RT, RW, lurah, kepala desa, dan camat dalam pengurusan dan penerbitan e-KTP.

"Kecuali, pengurusan dan penerbitan e-KTP untuk pertama kalinya," kata Zudan. 

Baca: BREAKING NEWS - Mobil Dinas Kapolsek Seunagan Timur Nagan Raya dan Truk Fuso Laga Kambing

Baca: Ustaz Abdul Somad Ungkap Artis Cantik Dapat Hidayah saat Umrah dan Taubat Karena Kalimat Ini

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengimbau agar aparat atau pejabat di daerah tak asal mengeluarkan pernyataan jika belum paham aturan.

Halaman
123
Editor: faisal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help