Taufik A Rahim: Jangan Tafsirkan Qanun Seenaknya

Polemik pelantikan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus berbuntut panjang

Taufik A Rahim: Jangan Tafsirkan Qanun Seenaknya

* Jika Untung Dijalankan, jika Tidak Dirumitkan

BANDA ACEH - Polemik pelantikan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus berbuntut panjang. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf hingga kini belum bersedia melantik, sedangkan DPRA terus mendesak agar KIP Aceh periode 2018-2023 segera dikukuhkan.

Polemik ini, menurut banyak kalangan, diakibatkan disharmoni (ketidakselarasan) hubungan antara Gubernur Aceh dan DPRA beberapa bulan terakhir, sehinga berimbas pada kebijakan-kebijakan tertentu, salah satunya pelantikan KIP Aceh.

Menurut akademisi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Taufiq A Rahim, meruncingnya persoalan KIP Aceh adalah buntut dari ketidakjelasan dalam menafsirkan qanun atau produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan seharusnya disetujui dan dijalankan oleh eksekutif. Ditambah lagi disharmoni kedua pihak elite Aceh itu, sehingga polemik seperti pelantikan KIP Aceh tak terelakkan.

“Undang-undang, qanun, atau peraturan adalah produk politik yang disahkan sebagai regulasi oleh legislatif dan mendapatkan persetujuan eksekutif. Akibat disharmoni, dalam kasus KIP Aceh, kini keduanya saling menafsirkan qanun atau undang-undang demi melindungi kepentingan politik sendiri, mempertahankan ego diri,” kata Taufik A Rahim kepada Serambi di Banda Aceh kemarin.

Oleh sebab itu, Taufiq meminta kepada eksekutif dan legislatif untuk mengakhiri polemik dan tidak seenaknya menafsirkan undang-undang atau qanun dalam kebijakan tertentu di Aceh. “Penafsiran undang-undang jangan seenaknya, jika menguntungkan dijalankan, tapi bila tidak maka dibuat semakin rumit. Terkesan, elite kita tidak konsisten terhadap aturan yang telah disahkan serta dilembarnegara/daerahkan yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat,” katanya.

Polemik yang berkepanjangan kata Taufiq, menunjukkan kedua pihak cacat logika dan semakin mempertontonkan kegagalan kecerdasan, akibat berlindung di balik tafsiran undang-undang atau qanun sesuka hati demi kepentingan pribadi dan kelompok. “Jika peraturan dan qanun ditafsirkan sendiri-sendiri, maka semuanya berdampak kepada proses politik dan kenginan politik (political will) rakyat yang menghendaki segala undang-undang, aturan dan qanun sebenarnya untuk meningkatkan perbaikan, perubahan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menurut Taufiq, tafsiran undang-undang atau atau qanun yang menguntungkan kelompok sering asal-asalan sesuai dengan keinginan dan keuntungan politik jangka pendek atau menengah. Taufiq mengulang, jika dianggap tidak menguntungkan pribadi dan kelompok, maka produk qanun itu sering ditolak, dieliminasi tanpa berpikir akan berdampak kepada sistem politik dan proses politik yang dirasakan rakyat. Jika berdampak bagus, justru akan dipertahankan, meski bertabrakan dengan aturan lainnya.

“Undang-undang dan qanun hanya dilaksanakan jika menguntungkan sehingga banyak undang-undang atau qanun sesuai keinginan dan pesan politik elite dan pihak tertentu. Jika tidak, semua diterobos seenaknya, mencari celah agar tidak terkena sanksi hukum atau menafsirkan logika hukum yang sejalan dengan keuntungannya,” kata Taufiq, lagi.

Namun, kata Taufiq, seperti pernah diungkapkan beberapa waktu lalu, masyarakat sebenarnya tahu bahwa para elite Aceh berlindung untuk kepentingan pribadi dan kelompok di balik aturan, qanun, dan UUPA. “Rakyat Aceh cerdas dan bijak, kita tahu bawa elite berlindung di balik aturan yang ada. UUPA hanya untuk kepentingan politik, pribadi, dan kelompok elite yang berseteru saja. Ini menambah agenda penilaian rakyat bahwa elite Aceh hanya egois dan memperjuangkan pribadi dan kelompoknya,” kata Taufiq.

Taufiq juga menyebutkan, penundaan pelantikan KIP Aceh saat ini berbuntut panjang dan mengganggu proses politik di Aceh, mengingat Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di depan mata.

Menurutnya, penundaan pelantikan itu berdampak serta berpotensi terhadap proses administrasi caleg dan arena demokrasi pilpres. “Karena kebijakan di tangan pemimpin sebagai pemegang kuasa kebijakan, jangan dibiarkan bawahan menafsirkan kebijakan yang diambil dengan asal-asalan nantinya,” kata Taufiq.

Jika elite Aceh (eksekutif dan legislatif) sebagai pemimpin kekuasaan Aceh teguh memegang amanah demokrasi politik yang dipercayakan rakyat saat ini, maka silakan menggunakan nalar atau logika yang sehat (tidak cacat logika) dan berpotensi mengganggu kestabilan dan kedamaian kehidupan politik di Aceh.

Menurutnya, rakyat hanya mengharapkan yang terbaik untuk Aceh, bukan menonton nafsu politik elite Aceh yang terus berseteru serta bertikai. “Karena saat ini semakin liar ke mana-mana bahkan sampai kepada tuntutan serta gugatan ke pengadilan. Elite Aceh yang gagal cerdas serta bijaksana, menjadikan rakyat sinis terhadap perilaku mereka yang terkesan ugal-ugalan,” pungkas Taufiq A Rahim. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help