Pusat Blokir Data Adminduk Agara

Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Pusat Blokir Data Adminduk Agara
MHD RIDWAN, Sekda Agara

KUTACANE - Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil memutuskan (memblokir) jaringan pengiriman data dan aktivasi data kependudukan Aceh Tenggara (Agara) yang disebut-sebut karena Bupati Agara memutasi pejabat Disdukcapil setempat tidak sesuai Permendagri Nomor 76 Tahun 2015.

Informasi diputuskannya jaringan data yang terkait administrasi kependudukan (adminduk) tersebut diketahui sejak dua hari lalu dan dibenarkan oleh Sekretaris Disdukcapil Agara, Firman Desky SSTP yang dihubungi Serambi, Sabtu (23/6).

Ketika dimintai tanggapannya, Firman terkesan enggan memberikan informasi dan mengarahkan agar menanyakan langsung pada Kepala Dinas Disdukcapil Agara. Namun sampai berita ini diturunkan, Serambi belum berhasil menghubungi kepala dinas yang bersangkutan.

Informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, penyebab diputuskan jaringan pengiriman data dan aktivasi data kependudukan Agara oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil karena tiga pejabat Disdukcapil Agara dimutasi dan dipromosikan tidak sesuai Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Disdukcapil.

Terkait masalah ini, pihak Disdukcapil Agara dilaporkan sudah pernah menyurati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agara, namun belum ada tanggapan. Beberapa sumber menyebutkan, masalah serupa juga terjadi di beberapa daerah lainnya.

Sekretaris Disdukcapil Agara, Firman Desky mengakui ada dampak langsung terhadap pelayanan data kependudukan ketika akses atau jaringan pengiriman data dan aktivasi data diblok oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

Dampak langsungnya antara lain tidak bisa input data pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) baru, mengaktifkan data kelahiran baru yang dimasukkan ke Kartu Keluarga (KK), dan administrasi untuk pelayatan perobatan di BPJS. Sementara itu untuk perekaman e-KTP, cetak akte kelahiran yang sudah terdaftar di KK tetap bisa dilakukan seperti biasa. “Untuk mencetak atau membuat akte kelahiran yang namanya telah tercantum di KK tidak ada masalah, jadi warga tak perlu khawatir,” demikian Sekretaris Disdukcapil Agara.

Terkait pemblokiran jaringan pengiriman data dan aktivasi data kependudukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri diduga sebagai bentuk sanksi pihak Pusat terhadap Pemkab Aceh Tenggara (Agara) karena terjadinya pelanggaran mekanisme mutasi pejabat Disdukcapil setempat.

Sekda Agara, Mhd Ridwan SE MSi yang dihubungi Serambi, Sabtu (23/6) malam mengakui ada mutasi dan promosi jabatan terhadap tiga pejabat Disdukcapil Agara yaitu Zahrul Akmal SSTP MM, Megawati ST, dan Usuluddin. Salah seorang di antaranya, yaitu Zahrul Akmal menjadi Camat Lawe Bulan.

Dalam perkembangannya, ternyata mekanisme mutasi yang dilakukan Bupati Agara terhadap pejabat Disdukcapil dianggap menyalahi ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 karena tanpa rekomendasi dari gubernur.

Sekda Agara membenarkan Mendagri pernah memerintahkan pihaknya mengembalikan pejabat tersebut ke posisi awal atau mengirim rekomendasi Gubernur Aceh untuk mutasi tersebut.

Menurut Sekda Agara, Mendagri memberikan waktu 10 hari untuk terpenuhinya mekanisme namun karena berbagai kendala akhirnya waktu yang diberikan Mendagri tidak bisa dipenuhi.

“Soal pemblokiran jaringan pengiriman data dan aktivasi data kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, mungkin bisa ditanyakan saja ke pihak Disdukcapil,” ujar Sekda Agara.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved