Soal Pribadi Gubernur Diungkit

* Dalam Rapat Paripurna Hak Interpelasi

BANDA ACEH - Setelah sempat tertunda, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA, Kamis (27/6). Dalam rapat tersebut beberapa anggota DPRA menyentil masalah pribadi Gubernur Irwandi Yusuf tentang hubungannya dengan seorang wanita asal Manado berinsial SB yang diisukan telah dinikahi secara siri.

Sayangnya, yang menghadiri rapat interpelasi kemarin bukan Gubernur Irwandi, melainkan wakilnya, Nova Iriansyah. Ini bukan kali pertama Irwandi tak memenuhi panggilan dewan. Pada sidang pertama yang digelar Senin (4/6), Gubernur Irwandi beralasan sedang menunaikan ibadah umrah bersama keluarganya.

Namun, kali ini tidak konkret alasan yang disampaikan Irwandi mengapa ia tak hadir ke DPRA. Bahkan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh pun tak mengetahui apa sebabnya. Tapi berdasarkan informasi yang diterima Serambi dari pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh, Irwandi sedang tidak bertugas ke luar daerah, artinya ia ada di Banda Aceh kemarin. Apakah dia sakit atau tidak, tak diperoleh konfirmasi.

Yang jelas, Irwandi sengaja mengirim wakilnya untuk membacakan jawaban tertulisnya menyangkut beberapa kebijakan dan sikapnya yang dinilai kontroversial sehingga dipersoalkan DPRA melalui rapat interpelasi yang dipimpin Tgk Muharuddin.

Misalnya, soal keputusan Gubernur Aceh yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang mengatur perubahan tempat uqubat cambuk dari tempat terbuka (halaman masjid) dipindah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).

DPRA juga menyoal Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018, soal pernyataan Gubernur Irwandi di media sosial yang dinilai tak mencerminkan karakter Kepala Pemerintahan Aceh, termasuk isu korupsi proyek Dermaga CT 3 Freeport Sabang yang diduga melibatkan Irwandi.

Terhadap berbagai persoalan itu, Wagub Nova hanya membacakan jawaban tertulis yang sudah disiapkan Irwandi setebal 16 halaman.

Begitu sesi tanya jawab dibuka, sejumlah pertanyaan dari anggota dewan bertambah, bahkan sampai merembet ke masalah pribadi Irwandi. Alasan si penanya, ia pertanyakan karena sudah telanjur merebak di media sosial.

Adalah Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage yang mempertanyakan masalah privasi sang Gubernur Aceh. “Ada desas-desus tentang masalah gubernur yang menyangkut dengan salah seorang wanita asal Manado. Isu ini berkembang menjadi konsumsi publik. Kasus ini seperti Aceng Fikri (mantan bupati Garut),” kata Azhari.

Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Nova. Menurut Azhari, pihaknya butuh penjelasan dari Irwandi karena telah menjadi konsumsi publik dan media. “Jangan sampai Gubernur Aceh melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang perkawinan kepala daerah,” ujarnya.

Terhadap pertanyaan itu, Nova menyampaikan akan meneruskannya kepada Gubernur Irwandi untuk dijawab. Nova berharap, dengan adanya jawaban dari Irwandi semoga masalah tersebut bisa jelas dan terang benderang serta tidak memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat Aceh terhadap Gubernur Irwandi Yusuf.

“Tentang adanya wanita yang dikaitakan dengan Gubernur Aceh, ini juga kalau lebih terang benderang akan lebih baik. Kami akan sampaikan ke gubernur, mungkin ada penjelasan dari gubernur. Dan saya menghargai bahwa ada anggota DPRA yang mengangkat isu ini ke permukaan. Kalau ini tidak diangkat bisa jadi fitnah, saya yakin maksud Pak Azhari begitu, kan?” ujar Nova.

Selain itu, DPRA juga menyorot beberapa hal lainnya yang menyangkut Gubernur Aceh. Di antaranya masalah ribut-ribut proyek di Facebook. Realitas itu tentu bertolak belakang dengan penyataan Gubernur Irwandi dalam berbagai kesempatan yang selalu mendengungkan Pemerintah Aceh bermazhab hana fee (tak ada fee ).

Sebenarnya, persoalan pribadi tidak masuk dalam ranah interpelasi. Sebab, hak interpelasi hanya digunakan DPR untuk memintai keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rapat interpelasi kemarin juga dihadiri Sekda Aceh, Dermawan, para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, perwakilan Kodam IM, Polda Aceh, Kejati Aceh, dan unsur lainnya. (mas)