Gubernur tak Wajib Jawab Soal Pribadi

Kewenangan DPRA melalui hak interpelasi yang seharusnya fokus pada kebijakan pemerintah

Gubernur tak Wajib Jawab Soal Pribadi
AMRIZAL J PRANG, Karo Hukum Setda Aceh

BANDA ACEH - Kewenangan DPRA melalui hak interpelasi yang seharusnya fokus pada kebijakan pemerintah yang penting, strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ternyata menurut Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH LLMM sudah mengarah ke urusan pribadi yang secara hukum tidak bisa diinterpelasikan.

Karo Hukum Setda Aceh, Amrizal J Prang kepada Serambi, Sabtu (30/6) menjelaskan, secara aturan hak interpelasi hanya meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketika yang dipertanyakan bukan bagian dari kebijakan maka tidak wajib bagi gubernur menjawabnya. “Itu yang harus dipahami bersama-sama oleh DPRA dan Pemerintah Aceh bahwa itu yang dimaksud dengan interpelasi. Di sini ada tiga variabel kebijakan yaitu penting, strategis, dan berdampak luas,” kata Amrizal menanggapi Rapat Paripurna Istimewa DPRA dengan agenda penyampaian hak interpelasi, Kamis (28/6).

Menurut Amrizal, dalam rapat paripurna tersebut beberapa anggota dewan justru mempertanyakan persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan publik. Mereka meminta Gubernur menjawabnya secara tertulis pada rapat lanjutan, Senin (2/7) besok. Seperti persoalan status di media sosial (medsos) Facebook, hubungannya dengan perempuan asal Manado, serta dugaan keterlibatan Irwandi dalam kasus korupsi Proyek Dermaga CT 3 Freport Sabang dengan terdakwanya mantan Kepala BPKS, Ruslan Abdul Gani yang kini telah dipenjara.

Amrizal menilai, dari beberapa pertanyaan anggota dewan yang berkembang dalam rapat interpelasi tersebut, mencuat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari subtansi interpelasi itu sendiri, yaitu persoalan yang bukan bagian dari kebijakan Gubernur Irwandi.

Menurutnya, secara hukum kalau pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, maka wajib bagi pemerintah menjawabnya. “Tapi yang bukan kebijakan, dalam konteks hak interpelasi ini tidak memerlukan jawaban dari gubernur walaupun itu dianggap perlu (oleh anggota dewan),” ujar dia.

Kalaupun anggota DPRA ingin mengetahui masalah personal Irwandi, Amrizal yang juga pakar hukum tata negara mengatakan, bukan forum itu tempat untuk dipertanyakan. Karena, dari segi hukum yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah hak yang berkaitan dengan kebijakan.

Seperti diterbitkannya Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018, Pergub Nomor 7 Tahun 2018 tentang KUA dan Pergub Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPAS. “Itu benar (bisa diinterpelasikan), itu bagian dari kebijakan dan wajib memang dijawab oleh Bapak Gubernur,” terang Amrizal.

Tapi mengenai dengan status di Facebook, hubungan Irwandi dengan perempuan asal Manado, dan dugaan keterlibatan Irwandi dalam kasus korupsi Proyek Dermaga CT 3 Freport Sabang, tidak bisa diinterpelasikan, karena bukan kebijakan yang diambil langsung oleh pemerintah.

“Seperti status di Facebook, itukan status pribadi. Status ini bukan bagian dari kebijakan Pemerintah Aceh. Ketika bukan bagian dari kebijakan, maka ini tidak perlu dijawab dalam forum interpelasi ini. Oh persoalan (dijawab) secara informal, itu lain cerita, kita tidak tahu itu,” ungkap Amrizal.

Amrizal juga menyampaikan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan jawaban tertulis terkait beberapa pertanyaan dewan mengenai kebijakan Gubernur. Tapi, dia belum bisa memastikan, apakah Irwandi sendiri atau Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang menyampaikan jawaban itu nanti.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved