Aceh Masuk Target Pengurangan Kumuh

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Aceh melaksanakan workshop peningkatan kapasitas

Aceh Masuk Target Pengurangan Kumuh
Bangunan rusunawa Politeknik Aceh yang dihibahkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. SERAMBI/MISRAN ASRI 

BANDA ACEH - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Aceh melaksanakan workshop peningkatan kapasitas yang diikuti perwakilan Bappeda dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

Kegiatan dibuka Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Ir T Mirzuan MT ini berlangsung di Kyriad Hotel, Banda Aceh, 3-5 Juli 2018.

Kasi Permukiman Perkotaan Wilayah 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Cipta Karya, Dendy Kurniadi ST MT yang hadir selaku narasumber workshop mengatakan, tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah mengenai konsep kekumuhan sesuai perundang-undangan.

Selain itu, juga untuk penyamaan persepsi dalam penanganan kumuh, di mana disetiap kabupaten/kota sudah memiliki SK Kumuh yang diterbitkan pada 2014.

“Harapan terbesar adalah bagaimana SK Kumuh ini bisa diverifikasi dengan baik dengan cara pandang dan metode yang sama terhadap permasalahan kumuh yang ada di wilayah masing-masing,” kata Dendy.

Menurut Dendy, dengan adanya cara pandang dan metode yang sama terhadap permasalahan kumuh diharapkan bisa berkontribusi dalam pengurangan kumuh secara nasional di mana Aceh masuk dalam lima besar sebagai target dalam pengurangan kumuh tahun 2018.

Ditegaskannya, kumuh harus tuntas ditangani karena RPJMN sebelumnya mendorong kota bebas kumuh, sekarang mewujudkan kota bebas kumuh, dan ke depannya akan masuk step berikut yaitu menjadi kota layak huni. “Tentunya dengan didukung infrastruktur yang layak terutama tuntasnya infrastruktur dasar,” demikian Dendy Kurniadi.

Sementara itu, Kasatker PKP Aceh, T Davis F Hamid ST MT, berharap dengan peningkatan kapasitas bisa menjadi tambahan pemahaman untuk sama-sama memikirkan mau dibawa kemana arah pembangunan demi mewujudkan satu tekad bersama yaitu kabupaten/kota yang bebas kumuh. “Tujuan itu bisa terwujud dengan dukungan perencanaan yang komprehensif dan regulasi yang lebih terarah,” kata Davis. (nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help