Dukung PT Kallista Alam Dihukum, LSM Serahkan 100 Ribu Lebih Petisi ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh

MA menghukum perusahaan itu membayar denda Rp 366 miliar dan berkewajiban memulihkan lahan yang rusak akibat dibakar.

Dukung PT Kallista Alam Dihukum, LSM Serahkan 100 Ribu Lebih Petisi ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh
ist
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan HAkA, Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM, dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup menyerahkan 100 ribu lebih petisi Change.org/HukumPembakarLahan yang dikumpulkan tiga bulan lalu ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh Aceh, Kamis (12/7/2018). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan HAkA, Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM, dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup menyerahkan 100 ribu lebih petisi Change.org/HukumPembakarLahan yang dikumpulkan tiga bulan lalu ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh Aceh, Kamis (12/7/2018).

Pemberian petisi itu sebagai bentuk dukungan masyarakat agar dieksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum PT Kallista Alam, perusahaan yang membakar 1.000 hektare lahan rawa gambut di Tripa, Nagan Raya.

MA menghukum perusahaan itu membayar denda Rp 366 miliar dan berkewajiban memulihkan lahan yang rusak akibat dibakar.

Baca: Gubernur Cabut Izin PT Kalista Alam

Penyerahan petisi itu dilakukan Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul Irfan dan diterima oleh pegawai PT. Petisi ini digalang setelah putusan MA pada 2014 dianulir oleh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh pada 12 April 2018.

“Petisi ini bentuk kepedulian dan kekecewaan publik terhadap putusan PN Meulaboh yang menyatakan putusan MA tidak bisa dieksekusi,” katanya.

Baca: Kalista Alam Gugat Gubernur Aceh ke PTUN

Badrul mengatakan, setelah keluarnya putusan PN Meulaboh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penggugat akan mengajukan banding ke PT Banda Aceh.

Badrul berharap, petisi itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan, di mana banyak masyarakat menginginkan putusan MA dieksekusi. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved