Bantuan Hukum untuk Irwandi Tunggu Hasil Konsultasi Mendagri

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan, untuk memberikan bantuan atau advokasi hukum

Bantuan Hukum untuk Irwandi Tunggu Hasil Konsultasi Mendagri
Massa dari Aliansi Pemuda Bener Meriah (APAH), menggelar aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Aceh khususnya Bener Meriah. Aksi tersebut dilaksanakan di DPRK Bener Meriah, Kamis (12/7). SERAMBI/MUSLIM ARSANI 

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan, untuk memberikan bantuan atau advokasi hukum kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang kini tersandung masalah hukum, hanya akan dilakukan setelah menunggu hasil konsultasi Asisten I dan Biro Hukum Setda Aceh dengan Mendagri.

“Besok, (maksudnya hari ini -red), Tim Asisten I bersama Biro Hukum berkunjung ke Kemendagri untuk membicarakan hal tersebut. Kalau memang ada aturan yang membolehkan kita siap memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Irwandi,” kata Nova Iriansyah menjawab pertanyaan wartawan seusai lanjutan Sidang Paripurna Istimewa DPRA di Gedung DPRA, Kamis (12/7).

Nova menegaskan, dalam melaksanakan sisa pemerintahannya empat tahun lagi, akan dijalankan dengan hati-hati. Mendagri juga telah mengamanahkan kepadanya bahwa dalam pengambilan kebijakan yang bersifat strategis, harus dikonsultasikan lebih dulu dengan Mendagri.

“Memberikan bantuan hukum kepada gubernur yang sedang tersandung masalah hukum, masuk dalam kebijakan strategis dan ada aturannya. Tapi harus dikaji dulu duduk permasalahannya, makanya perlu dikonsultasikan kepada Mendagri,” ujarnya.

Terkait dokumem proyek atau Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) senilai Rp 1,151 triliun yang ditemukan KPK pada saat penggeledahan dokumen anggaran pada Dinas Kesehatan Aceh terkait lanjutan pengusutan kasus OTT fee dana Otsus tersebut, Nova Iriansyah mengatakan, itu merupakan daftar dan uraian pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan dalam tahun 2018 ini. Pihak yang berkepentingan dengan DIPA tersebut bisa mengaksesnya pada website Pemerintah Aceh atau memintanya ke Dinas Kesehatan Aceh.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Aceh kepada Plt Gubernur Aceh, DPA Dinkes 2018 senilai Rp 1,151 triliun itu untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dialokasikan Rp 43,80 miliar. Untuk belanja langsung, misalnya, anggaran untuk pelaksanaan program spesifik (nonfisik) dialokasikan Rp 46,49 miliar, untuk program JKA 2018 dialokasikan Rp 529,90 miliar, sumbernya dari Otsus.

Selanjutnya, anggaran untuk program pembangunan Rumah Sakit Regional dan lain-lain dialokasikan Rp 240,60 miliar, sumbernya dari otsus.

Anggaran untuk pelaksanaan program dinkes kabupaten/kota dari otsus kabupaten/kota Rp 287,97 miliar, anggaran dari sumber migas untuk program Dinkes Aceh Rp 400 juta, dan anggaran dari sumber migas untuk pelaksanaan usulan program dinas kesehatan kabupaten/kota Rp 1,88 miliar.

Untuk percepatan pelaksanaan paket-paket proyek APBA 2018 ini, kata Nova Iriansyah, ia meminta semua SKPA bekerja maksimal dan ikut ketentuan yang berlaku. Proyek-proyek yang sudah ada penetapan pemenangnya, segera lakukan penandatangan kontrak, karena masyarakat saat ini sedang menunggu pelaksanaannya.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Maraton Internasional di Sabang yang sebelumnya dijadwalkan, 29 Juli 2018.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved