Pendaftaran Bacaleg tak Akan Diperpanjang

Partai politik (parpol) diminta segera mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Independen

Pendaftaran Bacaleg tak Akan Diperpanjang
Tgk H Zakaria Nurdin melakukan uji tes baca Quran saat bacaleg ikut fit and proper test di Kanto DPW-PNA Pidie 

BLANGPIDIE - Partai politik (parpol) diminta segera mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) karena batas waktu pendaftaran tinggal beberapa hari lagi.

“Kami mengimbau kepada para ketua partai agar segera mendaftarkan calegnya, mengingat waktu pendaftaran akan berakhir 17 Juli atau hanya lima hari lagi,” kata Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH, Kamis (12/7).

Hingga kemarin dia mengakui belum ada parpol yang mendaftar. Meski begitu diakuinya ada beberapa ketua partai yang sudah melakukan komunikasi, tetapi belum bisa dipastikan kapan akan mendaftar.

“Partai Demokrat, Hanura, dan PA sudah berkomunikasi. Kapan mereka mendaftar? Kita tunggu saja. Kabarnya Demokrat tanggal 14, Hanura tanggal 16,” sebutnya Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas, Agus Mudaksir SH.

Agus juga menegaskan bahwa hingga sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perpanjangan pendaftaran bacaleg. Oleh karena itu, setelah tanggal 17 Juli, KIP dia pastika tidak akan melayani lagi pendaftaran bacaleg.

“Sejauh ini belum ada regulasi tentang perpanjangan waktu pendaftaran. Kalau tidak mendaftar, maka tidak bisa jadi peserta caleg,” pungkasnya.

Di Pidie Jaya juga dilaporkan belum ada parpol yang mendaftar ke KIP. “Besar kemungkinan parpol masih mempersiapkan kelengkapan berkas persyaratan,” kata Sekretaris KIP Pijay, Drs Ruslan, Kamis (13/7).

Informasi sementara yang diterima Serambi, Demokrat berencana mendaftar pada Jumat (14/7) hari ini dan PPP Minggu (16/7).

“Besar kemungkinan parpol lain akan mendaftar di sisa waktu yang ada atau menjelang akhir pendaftaran,” imbuhnya.

KY (Komisi Yudisial) menyorot dan mengecam adanya pungutan liar (pungli) di pengadilan negeri maupun pengadilan militer, dalam pembuatan surat keterangan untuk calon pimpinan daerah maupun calon anggota legislatif.

“Ini bukan soal berapa besaran nilai pungli yang diminta, melainkan substansi perbuatan yang memang murni melanggar sebuah norma,” ujar juru bicara KY, Farid Wajdi, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (12/7), seperti dikutip Antara.

Surat keterangan ini dibutuhkan sebagai syarat formal para calon peserta. “Pelanggaran tersebut memiliki nilai dugaan kuat sebagai pelanggaran etika,” tambah Farid.

Farid mengatakan, pungli yang dilakukan oleh oknum pengadilan ini jelas bertentangan dengan semangat Mahkamah Agung (MA) dalam memberikan jaminan pelayanan publik yang baik.

KY telah menerima beberapa informasi mengenai pungli di sejumlah pengadilan umum maupun di pengadilan militer. Mengenai hal ini, KY memastikan informasi tersebut tidak akan berhenti pada pemberitaan media saja. “Tindak lanjut terhadap perbuatan dimaksud menjadi perhatian dan komitmen KY,” kata Farid.(c50/c43/kompas.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved