Anwar Ahmad Dilematis, Haji Uma Mundur dari Hanura

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota partai politik (parpol) menjadi anggota Dewan

Anwar Ahmad Dilematis, Haji Uma Mundur dari Hanura
Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Alias Haji Uma. ASNAWI/SERAMBI 

BANDA ACEH - Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota partai politik (parpol) menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membuat bakal calon (balon) anggota DPD dari parpol berpikir ulang untuk maju pada Pemilu 2019. Terus maju atau mundur dari partai.

Untuk saat ini, sikap dilematis dirasakan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, Anwar Ahmad. Mantan wakil bupati Aceh Besar menghadapi dua pilihan sulit. Mundur dari balon anggota DPD RI atau mundur dari jabatan ketua partai. Sementara batas akhir pengumuman perbaikan syarat calon DPD di laman KPU adalah Jumat, 27 Juli mendatang.

Anwar sendiri belum memberikan kepastian sikap yang akan diambilnya. Serambi sudah mengonfirmasi, tapi tidak ada jawaban karena nomor handphone yang sering digunakan Anwar Ahmad tidak aktif.

Menurut Sekretaris DPW PAN Aceh, T Hasbullah HD, Anwar sedang berada di Kuala Lumpur. “Pak ketua lagi chek up, Sabtu pulang,” katanya, Rabu (25/7).

Selain Anwar, masih ada beberapa balon anggota DPD lain yang juga berasal dari partai. Bedanya, mereka hanya sebagai pengurus. Di antaranya, Sudirman alias Haji Uma (Korda DPP Partai Hanura Wilayah Aceh) dan Fakhrul Razi (pengurus harian Partai Aceh). Dua nama tersebut kini masih menjabat sebagai senator Aceh.

Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH kepada Serambi, Rabu (25/7), menyampaikan, saat ini pihaknya belum mencoret nama calon anggota DPD dari partai. Bila hingga batas akhir masa perbaikan syarat, calon tersebut masih berstatus anggota partai, sambung Agusni, KIP Aceh akan mencoretnya.

“Sejauh ini mereka memang belum mengundurkan diri (dari partai). Putusan MK baru kemarin (Senin, 23 Juli 2018) keluar, sementara mereka sudah terlibat di partai dari sejak lama. Kita akan tunggu sampai batas akhir masa perbaikan syarat. Kita akan lakukan tindakan sesuai perintah MK,” kata Agusni.

Setelah keluarnya putusan MK yang melarang anggota parpol untuk menjadi anggota DPD RI, Sudirman (Haji Uma) langsung membuat surat pengunduran diri sebagai kader Partai Hanura kepada ketua umum, Oesman Sapto Odang. “Suratnya kemarin saya sampaikan kepada ketua,” kata Haji Uma.

Dikatakan, seharusnya putusan MK tersebut bukan untuk diterapkan pada Pemilu 2019, karena saat ini sudah ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Mestinya, sambung Haji Uma, putusan itu diberlakukan pada Pemilu selanjutnya. “Keputusan MK itu belum bisa dijadikan rujukan persyaratan dari PKPU,” katanya.

Menurut Sudirman, setiap aturan yang sudah dibuat tidak bisa berlaku mundur. “Menurut pemahaman saya, setiap aturan yang dibuat tidak mungkin berlaku mundur. Aturan (putusan MK) itu akan berlaku ke depan. Putusan MK itu tidak bisa dilaksanakan sebelum PKPU yang baru disahkan oleh presiden,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help